BLITAR - Bumi Bung Karno mengalami lonjakan pesat dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2024 ini. Kenaikan signifikan ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga diperkirakan menjadi jawaban atas masalah pengangguran yang masih cukup besar.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja (Dinkop UKM Naker) Kota Blitar Juyanto mengatakan, sektor UMKM kini menyerap hampir 50 persen dari populasi tenaga kerja.
Berdasarkan data, jumlah UMKM meningkat drastis dari 14.734 pada 2023 menjadi 22.094 unit pada tahun ini. Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
"Jika rata-rata satu UMKM melibatkan empat orang, maka sekitar 88.000 tenaga kerja terserap. Dengan populasi penduduk Kota Blitar sebanyak 158.000 jiwa, sektor UMKM telah mempekerjakan hampir separonya," ujarnya kepada Koran ini Kamis (31/10).
Menurut dia, pertumbuhan UMKM ini terbukti berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Blitar.
Pada pertengahan 2024, angka pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,24 persen atau turun dari 5,39 persen pada 2023. Ini berarti jumlah pengangguran berkurang dari 4.192 orang menjadi 3.900 orang.
Meskipun pertumbuhan ini memberikan optimisme baru, ada kekhawatiran yang terus muncul terkait keberlanjutan sektor ini. Pelaku UMKM termasuk dalam kelompok rentan.
Mereka sangat bergantung pada kestabilan pasar. Jika produk mereka tidak laku dalam waktu dua hingga tiga hari, mereka terancam kehabisan modal dan harus menutup usaha.
"Inilah sebabnya pelaku UMKM butuh perlindungan lebih dari pemerintah. Selain bantuan modal, mereka juga membutuhkan dukungan untuk menghadapi risiko yang bisa berdampak pada mereka dan keluarganya," tandasnya.
Namun, terang dia, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan keberlanjutan sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar.
Dukungan pemerintah dalam bentuk perlindungan ekonomi dan penguatan daya tahan UMKM menjadi kunci agar momentum positif ini dapat terus berjalan.
"Kami optimistis dengan potensi UMKM, tetapi pemerintah harus hadir lebih nyata untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha kecil ini. Jika sektor UMKM kokoh, tidak hanya ekonomi yang kuat, tetapi juga kesejahteraan masyarakat merata," pungkasnya. (ham/c1/ady)
