BLITAR - Debat publik kedua Pilkada 2024 Kabupaten Blitar tampaknya bakal lebih panas dari sebelumnya. Sebab, kedua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati memiliki pandangan berbeda terkait persiapan materi atau data saat debat.
Wakil Ketua Tim Kampanye Paslon 01 Rijanto-beky Herdihansah (Rizky), Miftakhul Huda, mengaku sependapat dengan ketentuan tidak membawa contekan saat debat. Sebab, debat merupakan sarana untuk melihat kecakapan calon pemimpin.
“Materi atau data yang disampaikan paslon bukan berasal dari membaca data, melainkan benar-benar dihafal dan dipahami oleh paslon,” katanya.
Menurut dia, beberapa opsi sudah diusulkan untuk memudahkan proses teknis debat publik yang kedua. Misalnya, visi-misi paslon tidak ditulis dalam kertas seperti dalam debat pertama. Tapi, KPU memfasilitasi penyampaian atau pembacaan visi-misi tersebut melalui slide.
“Jadi, paslon nanti tidak membaca visi-misi di kertas, tapi membaca melalui slide itu. Sehingga kelihatan yang dibaca paslon tersebut hanya data atau visi-misi, bukan contekan saat sesi debat,” terangnya.
Penyelenggara pemilihan, kata dia, diminta memberikan kertas kepada paslon sebagai sarana menulis catatan-catatan penting dalam debat.
Menurut dia, hal itu penting lantaran daya ingat orang berbeda sehingga perlu menandai atau menulis poin-poin penting dalam kertas yang nanti hendak disampaikan dalam debat.
“Kertas tersebut harus benar-benar kosong dan ada stempel dari KPU. Kami sudah usulkan hal ini, semoga nanti disetujui,” terangnya.
Disinggung seputar konten-konten media sosial (medsos) selama masa kampanye Pilkada 2024 Kabupaten Blitar, Huda mengaku bahwa yang dirugikan terkait dengan akun-akun tak bertanggung jawab ini juga paslon 01. Karena itu, pihaknya melakukan inventarisasi konten-konten medsos tersebut.
“Kami sudah memiliki tim hukum untuk menangani masalah tersebut. Itu tim gabungan dari tim internal dan dari alumni Universitas Brawijaya,” tuturnya.
Sebelumnya, paslon 02 Rini Syarifah-Abdul Ghoni (Rindu) menunjuk penasihat hukum karena melihat ada beberapa akun medsos yang menebar berita bohong alias hoax. Hal ini tidak hanya merugikan paslon 02, tetapi juga bisa menyesatkan masyarakat.
“Kalau hanya menjelek-jelekkan masih bisa kami toleransi, tapi kalau sudah menyampaikan informasi yang tidak benar alias hoax akan kami beri peringatan,” ujar Ketua Tim Pemenangan Paslon 01 Rindu, Muhamad Rifai.
Disinggung soal debat publik, Rifai mengaku akan mengikuti regulasi terkait Pilkada 2024. Pihaknya juga mengajak para kontestan untuk membuka alias membaca visi-misi dalam debat kedua nanti berikut data pendukungnya.
“Kalau visi-misi yang disampaikan kepada masyarakat tidak by data, berarti nanti (debat, Red) hanya omon-omon. Visi-misi itu akan terimplementasi pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” katanya.
Menurut dia, hal ini penting karena visi-misi juga akan menjadi bagian dalam pembangunan daerah yang memanfaatkan anggaran daerah.
Dengan begitu, visi-misi juga harus didasari data dan informasi yang valid dan bisa membawa manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat.
“Kalau pemimpin tidak memiliki visi-misi dari data yang baik, berarti nanti (pembangunan, Red) dari teknokratik semua. Itu berarti macung tidak punya visi-misi by data. Seharusnya itu juga dibuka ke publik, apa saja yang akan dikerjakan dan dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM) Chepto Rosdyanto mengatakan bakal ada perbedaan debat kedua dengan yang pertama beberapa waktu lalu.
“Kami memang menerima masukan atau usulan dari para paslon melalui liaison officer (LO) masing-masing dan sudah kami plenokan,” ujarnya.
Pada debat publik kedua, kata dia, paslon sudah sepakat tidak membawa catatan saat berada di atas panggung debat.
“Visi-misi paslon akan ditampilkan pada layar slide dan dibaca melalui layar tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, pada debat nanti juga akan diberikan podium untuk masing-masing paslon. Podium tersebut tidak terbuat dari kayu atau material lain yang bisa menghalangi pandangan penonton.
“Ada usulan lagi soal jumlah pendukung saat debat. Usulannya 100 orang termasuk paslon. Sebagai jalan tengah, kami setujui 75 orang termasuk paslon yang boleh masuk lokasi debat,” tandasnya. (hai/c1/ady)
