BLITAR - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipecah menjadi tiga kementerian bakal dipastikan tidak mengganggu layanan pendidikan di Kota Blitar.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Blitar, Dindin Alinurdin, menegaskan bahwa perubahan struktural di tingkat pusat tidak akan berdampak langsung pada sistem pendidikan di daerah. Terutama terkait pelayanan pendidikan dasar, menengah, dan kebudayaan.
"Secara umum, layanan pendidikan di Kota Blitar tidak akan terdampak. Kebudayaan selama ini sudah dikelola oleh disbudpar, dan di dunia pendidikan dan kebudayaan lebih difokuskan pada proses pembibitan. Artinya, kita membantu siswa untuk melihat potensi kebudayaan yang ada serta mengembangkan kemampuan mereka di bidang tersebut," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Blitar.
Menurut dia, pembibitan potensi budaya dilakukan untuk menggali dan mengembangkan minat serta bakat siswa di bidang kebudayaan.
Program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya lokal di kalangan generasi muda.
"Kurikulum kebudayaan sudah diterapkan dan berjalan dengan baik di sekolah-sekolah. Jadi, tidak ada yang berubah, karena kebudayaan memang sudah menjadi bagian dari pendidikan kita," terangnya.
Selain itu, adanya pemecahan kementerian, khususnya untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sinergi dengan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Blitar akan terus dilakukan. Hal ini penting karena pendidikan menengah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.
"Kami tetap akan bersinergi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar mengingat pendidikan menengah berada dalam kewenangan provinsi. Tentu kami akan memastikan komunikasi dan koordinasi tetap lancar," ujarnya.
Pemecahan kementerian ini diharapkan dapat memberikan fokus yang lebih besar pada masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pra-sekolah hingga pendidikan tinggi.
Adanya kementerian baru akan lebih spesifik dalam mengelola pendidikan di tingkat dasar dan menengah, termasuk pra-sekolah.
"Pemecahan ini seharusnya membuat kementerian lebih fokus pada tugas masing-masing. Pengelolaan pendidikan akan lebih tertata, baik itu di jenjang pra-sekolah, pendidikan dasar, maupun menengah," tuturnya.
Hingga kini, pihaknya masih menunggu edaran resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait rincian teknis implementasi pemecahan kementerian tersebut.
Informasi resmi akan menjadi pedoman bagi dinas pendidikan di daerah untuk menyesuaikan kebijakan dan program-program yang ada.
"Gambaran umumnya sudah ada melalui pemberitaan resmi, tetapi untuk detail teknisnya, kami menunggu arahan lebih lanjut," pungkasnya. (ham/sub)
