BLITAR - Menjelang akhir tahun, berbagai evaluasi di tahun berjalan menjadi hal yang tak luput dari sorotan. Salah satunya evaluasi terkait dugaan terjadinya pungutan liar (pungli) di Kota Blitar.
Inspektur Daerah Kota Blitar Ratih Dewi Indarti mengungkapkan hasil evaluasi terkait pungli pada triwulan keempat 2024.
Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu fokus utama yang memerlukan perbaikan adalah pengelolaan parkir.
"Dari evaluasi ini, kami melihat perlunya perbaikan di beberapa aspek, khususnya pengelolaan parkir yang sudah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar. Tahun depan, kami akan lebih fokus pada pembinaan OPD dan sosialisasi kepada pengguna layanan publik," ungkapnya kepada Koran ini, Kamis (7/11).
Menurut dia, selama ini upaya pemberantasan pungli lebih banyak dilakukan melalui operasi dadakan (sidak) di berbagai layanan publik, tetapi pembinaan belum dilakukan secara masif.
Dia berencana melakukan pembinaan lebih terstruktur yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman OPD.
Dengan begitu, bukan hanya pengguna layanan yang diedukasi, melainkan juga para penyelenggara layanan.
Dia menegaskan bahwa mekanisme pembinaan perlu segera ditingkatkan untuk memastikan pelayanan publik lebih optimal dan bersih dari pungli.
Dalam sidak yang dilakukan di beberapa titik pelayanan publik, termasuk parkir, memang tidak ditemukan adanya pungli dari petugas.
"Tidak ada temuan pungli di lapangan, namun kami tetap mengedepankan langkah pembinaan dan pencegahan agar Kota Blitar bisa menuju zero pungli. Ketika disurvei oleh KPK pun, masyarakat kita sudah banyak yang paham. Tapi itu bukan berarti sudah tuntas semua, melainkan minim risiko adanya pungli," tandasya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Tjutjuk Sunario menyampaikan apresiasinya atas kinerja Unit Saber Pungli.
Selama tahun 2024, Kota Blitar telah menerima beberapa penghargaan, salah satunya terkait transparansi dan pengawasan.
"Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan. Terlebih, dengan adanya digitalisasi, saya yakin transparansi pelayanan publik akan semakin meningkat. Selain itu, dengan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif, Kota Blitar dapat mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi dalam tata kelola pelayanan publik,” pungkasnya. (ham/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila