BLITAR – Pelayanan kesehatan masyarakat di Bumi Bung Karno tengah menjalankan perubahan besar. Posyandu yang sebelumnya terbagi menjadi beberapa kategori dan memiliki tempat terpisah kini tengah ditata menjadi satu sistem yang terintegrasi.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Blitar, Endang Purwono, menjelaskan bahwa Integrasi Layanan Primer (ILP) akan mencakup seluruh siklus hidup masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih holistik bagi masyarakat dari segala usia.
"Posyandu sebelumnya terbagi berdasarkan kelompok usia dan kondisi kesehatan. Kini kami menyatukan layanan ini agar bisa melayani masyarakat secara menyeluruh, dari bayi baru lahir hingga lansia," ungkapnya, Senin (11/11).
Kader Posyandu mulai menerapkan standar baru. Sebelumnya, para kader menjalankan tugasnya tanpa pengujian kompetensi yang ketat, namun kini mereka harus mengikuti uji kompetensi dasar yang melibatkan 25 standar kompetensi.
"Kader posyandu saat ini tidak bisa asal. Mereka harus melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat yang membuktikan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas,” lanjutnya.
Berdasarkan data Dinkes Kota Blitar, jumlah kader posyandu Kota Blitar mencapai 1.180 orang. Tersebar di berbagai kelurahan di Kota Blitar dengan 67 posyandu khusus lansia dan 169 posyandu untuk balita.
Melalui peningkatan kompetensi, dinkes berharap kualitas layanan kesehatan di posyandu dapat lebih baik. Tentunya dengan kader yang lebih terampil dan siap melayani masyarakat secara profesional.
“Mudah-mudahan adanya ILP ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan di posyandu yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,” tandasnya.
Pengintegrasian posyandu itu tengah diujicobakan di 21 kelurahan melalui Posyandu Center of Excellence (CoE) yang menjadi model percontohan. Dengan begitu, dapat mengurangi kesenjangan layanan kesehatan, meningkatkan deteksi dini penyakit, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan tahap hidup mereka.
“Masing-masing kelurahan kini memiliki fasilitas seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) atau Poskesdes untuk mendukung layanan kesehatan secara menyeluruh. Program ini juga berkolaborasi dengan Puskesmas untuk memastikan layanan yang lebih cepat dan efektif,” pungkasnya. (ham/sub)
