BLITAR - Kesejahteraan guru masih jadi percakapan hangat di lingkungan guru. Saat ini, ada seribu lebih tenaga guru honorer yang masih berjuang menjadi aparatur sipil negara (ASN).
PGRI ingin ke depan ada kuota PPPK guru yang dapat menampung semua pendidik honorer di Kabupaten Blitar tersebut.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar, Munthohar mengatakan, guru honorer masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Beberapa waktu lalu, keluhan terkait terlambatnya gaji guru PPPK juga masuk ke meja PGRI. Muntohar mengaku telah membantu dan berjuang bersama menyuarakan ke dinas pendidikan.
“Gaji mereka sering terlambat, dan hal ini menjadi keluhan yang kami terima dari banyak guru PPPK. Selain itu, ada guru PPPK yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, tetapi banyak juga yang belum,” ujar Muntohar.
Tidak hanya itu, nasib guru tidak tetap (GTT) atau honorer juga masih memprihatinkan. Walaupun jumlah guru honorer mulai berkurang karena adanya pengangkatan menjadi PPPK, menurutnya masih banyak yang belum berkesempatan untuk berganti status.
"Saat ini masih ada lebih dari seribu GTT di Kabupaten Blitar. Mereka mengabdi dengan dedikasi tinggi, tetapi kesejahteraannya sangat terbatas," ungkap Munthohar.
Muntohar berharap pemerintah daerah, terutama bupati yang baru, dapat memberikan perhatian lebih terhadap guru honorer yang telah lama mengabdi. Karena tahun lalu, banyak guru dari luar kota justru diterima PPPK di Kabupaten Blitar.
"Kami berharap bupati baru dapat memperjuangkan nasib para honorer. Jangan sampai putra daerah yang sudah puluhan tahun mengabdi kalah oleh calon PPPK dari luar daerah," katanya.
Dia mengungkapkan keprihatinannya terkait seleksi PPPK di tahun sebelumnya. Sebanyak 700 guru PPPK berasal dari luar Kabupaten Blitar.
Baginya ini tentu tidak adil bagi putra daerah yang telah lama berkontribusi di sekolah-sekolah di Blitar. Seharusnya mereka mendapatkan prioritas.
Sementara itu, kesejahteraan guru PNS sudah cukup baik. Karena selain menerima gaji pokok, mereka mendapatkan tunjangan sertifikasi yang signifikan. Namun, dia menyoroti bahwa kondisi guru PPPK belum sepenuhnya ideal.
Saat ini, anggota PGRI di Kabupaten Blitar tercatat mencapai sekitar 12 ribu orang dengan sebagian besar merupakan guru PNS.
Munthohar berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, terutama guru honorer dan GTT yang telah menjadi tulang punggung pendidikan di daerah.
"Dedikasi guru lokal harus dihargai dengan memberikan keadilan dan kesejahteraan yang layak. Ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar," pungkasnya. (jar/c1/hai)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila