BLITAR - TAK ada gugatan hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 di Bumi Penataran. Para kontestan layak mendapatkan apresiasi, pengawalan sekaligus pengawasan dalam memimpin lima tahun ke depan.
Diketahui, pada Pilkada 2024, Rijanto Beky Herdihansah meraih 504.655. Sedangkan, Rini Syarifah dan Abdul Ghoni memperoleh 137.706 suara.
“Selisihnya terlalu jauh, tidak mungkin ada gugatan pilkada di Kabupaten Blitar. Yang menang silakan beruforia dan yang kalah jangan terlalu lama hanyut dalam kegagalan,” ujar Ketua Umum Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (Ratu Adil), Mohamad Trijanto.
Persoalan logistik, kata dia, patut menjadi bahan evaluasi para pihak. Urusan logistik ini jauh lebih mendominasi ketimbang kapabilitas dan elektabilitas para kontestan Pilkada 2024. Kendati begitu, bukan berarti kondisi yang sama bakal terjadi pada kontestasi-kontestasi berikutnya.
“Pilkada 2024 ibarat tarung bebas. Semua potensi dan peluang harus bisa dikendalikan tak peduli soal moral, etika dan norma berdemokrasi. Money politic yang sangat nyata tentu harus menjadi evaluasi para pemangku kebijakan, khususnya partai politik untuk perbaikan demokrasi di masa akan datang,” katanya.
Menurut dia, hal ini tidak cukup dengan membuat regulasi ketat terkait praktik money politic.
Kesiapan dan kondisi masyarakat dalam berdemokrasi juga harus menjadi pertimbangan.
Pasalnya sanksi berat dalam pelanggaran pemilihan tidak membuat para kontestan takut. Di sisi lain, sampai saat ini masyarakat masih mengharapkan suaranya dibeli.
“Terlepas dari itu semua, pesta demokrasi sudah selesai. Kini, jangan sampai hal-hal tidak baik tersebut membawa dampak buruk untuk sektor lain. Misalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya.
Trijanto mengingatkan bahwa praktik money politic adalah pilihan yang membawa dampak pada masing-masing peserta kontestasi.
Mereka juga harus sadar logistik yang dikeluarkan selama pemilihan bukan pinjaman yang bisa ditutup dengan uang rakyat.
Baca Juga: Cerita Helda Akiara, Cosplayer Regional Asal Blitar, KELOLA KRITIK JADI MOTIVASI CAPAI SUKSES
“Anggap saja itu sedekah yang sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi jangan sampai nanti mencari ganti modal yang sudah dikeluarkan dengan memanipulasi atau korupsi anggaran negara ketika menjadi pimpinan,” tegasnya.
Masyarakat, kata dia, sudah sewajibnya memberikan dukungan kepada pemimpin daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
Sejalan dengan hal tersebut, pengawasan juga harus dilakukan agar amanah kebijakan dan anggaran yang dikelola sesuai kepentingan serta tepat sasaran.
“Kami akan memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai. Sebaliknya, kami pastikan juga melakukan pendampingan dan pengawasan dalam setiap kebijakan menyelenggarakan pemerintahan,” pungkasnya. (hai/din)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila