Desa Berdaya EkoBis Entertainment Hukum & Kriminal Hukum dan Kriminal Kawentaran Lifestyle Nasional Otonomi Pendidikan Politik

Kota Blitar Masuk Nominasi Kota Antikorupsi Jatim: Jadi Tantangan Baru untuk Pemkot

M. Subchan Abdullah • Kamis, 19 Desember 2024 | 19:00 WIB
Tugu selamat datang di Kota Blitar
Tugu selamat datang di Kota Blitar

BLITAR – Kota Blitar masuk nominasi usulan kota antikorupsi di Jawa Timur (Jatim). Usulan tersebut diberikan langsung berdasarkan penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kota Blitar tidak sendiri. Ada dua daerah lain yang juga masuk nominasi kota antikorupsi, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Jombang.

Menyandang ”julukan” sebagai kota antikorupsi tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti mengungkapkan, status kota antikorupsi yang disematkan kepada Kota Blitar merupakan hasil penilaian dari KPK.

Itu karena program-program serta kebijakan Pemkot Blitar dinilai mendukung pencegahan korupsi.

“Karena sudah diusulkan sebagai kota antikorupsi, KPK merekomendasikan kami agar benar-benar menjaga budaya antikorupsi di Kota Blitar,” jelasnya. 

Menurut dia, ditetapkannnya Kota Blitar sebagai kota antikorupsi menjadi momen untuk berbenah.

Artinya, segala tindak-tanduk dalam bekerja harus sesuai dengan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Beban moral para aparatur sipil negara (ASN) menjadi makin berat.

Sebab, lanjut Ratih, ASN tidak boleh sembarangan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Kemudian tidak boleh menyelewengkan jabatan demi keuntungan pribadi.

”Maka itu, ketika ASN melaksanakan tugas atau kegiatan harus lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, prestasi Kota Blitar dalam rangka pencegahan korupsi cukup membanggakan.

Salah satunya adalah prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 14 kali secara berturut-turut.

”Meski sudah dapat opini WTP secara berturut-turut bukan berarti tidak ada kesalahan. Namun, ketika sudah ada nominasi kota antikorupsi, kami kan jadi berhati-hati sekali dalam menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya.

Di samping itu, pengawasan KPK terhadap Pemkot Blitar bakal lebih ketat. Pun, KPK melakukan observasi secara berkala, baik secara langsung maupun tidak langsung.

”Biasanya ada tim observasi dari KPK yang bahkan kami tidak tahu ada di sini (Kota Blitar, Red) untuk mengobservasi,” tandasnya. (sub/c1/ady)

 

Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila
#pemkot #kota antikorupsi #Kota Blitar