BLITAR - Besok, tahun telah berganti ke 2025. Tentu banyak hal yang harus disongsong di tahun baru dengan harapan yang baru. Kondisi perekonomian yang cenderung lesu hingga berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, akankah berlanjut di 2025?
Di samping itu, rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 turut menjadi kekhawatiran sebagian besar pelaku usaha atau ekonomi.
Jika PPN 12 persen itu benar-benar diterapkan tentu akan berpengaruh pada harga barang yang menjadi naik. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat berpotensi turun.
Kekhawatiran tersebut salah satunya datang dari pelaku ekonomi, Toni Antonius. Manajer Blitar Square ini berharap kenaikan PPN 12 persen bisa ditunda terlebih dulu. Sebab, kondisi perekonomian pada 2025 belum dapat diterawang.
”Apakah kondisinya akan sama seperti 2024 atau lebih baik. Jadi, kami harap ditunda dulu kenaikan PPN tersebut,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Blitar, Selasa (30/12).
Menurut Toni, kenaikan PPN sebesar 12 persen tentu akan berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa secara otomatis ikut terkerek naik.
”Akibatnya, masyarakat semakin selektif untuk membeli sesuatu. Mereka akan pikir-pikir ketika harus mengeluarkan uang lebih besar,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut dia, kondisi ekonomi masyarakat Bumi Bung Karno dari sisi pendapatan cukup rendah. Meski upah minimum regional (UMR) Kota Blitar pada 2025 di atas Rp 2 juta, realita di lapangan, rata-rata upah yang diterima pekerja di bawah Rp 2 juta.
”Kondisi tersebut tentu juga menjadi perhatian para pelaku ekonomi. Dengan upah yang rendah, masyarakat akan semakin selektif membeli barang mahal,” terangnya.
Pihaknya belum bisa memprediksi tingkat daya beli masyarakat pada 2025 nanti. Apakah tetap melemah atau meningkat, khususnya di Kota Blitar. Mengingat, UMR di Kota Blitar rendah, serta rencana pemerintah menaikkan PPN 12 persen.
Menyikapi kondisi perekonomian 2025 yang belum bisa diprediksi, sejumlah antisipasi telah dipersiapkan manajemen Blitar Square. Dengan harapan, tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat di mal Kota Blitar tersebut meningkat.
Adanya brand besar yang membuka gerai di mal tersebut merupakan upaya manajemen Blitar Square untuk meramaikan mal.
Di 2025, manajemen terus berupaya untuk menarik investor lain agar bisa membuka gerai di mal.
”Tentunya upaya ini tidak gampang. Sebab, investor juga punya pertimbangan kondisi perekonomian di Blitar. Di samping itu juga terbebani biaya sewa,” tuturnya.
Mengantisipasi agar investor bisa masuk ke mal, manajemen kini punya alternatif dengan sistem bagi hasil.
“Sistem bagi hasil ini kami berikan kepada investor yang keberatan dengan biaya sewa. Sistem ini sudah kami terapkan untuk brand besar yang sudah masuk,” imbuhnya.
Pada 2025 nanti, manajemen berupaya tetap menerapkan sistem bagi hasil tersebut. Ini sebagai bentuk penawaran kepada investor agar bisa membuka gerai di mal.
“Intinya, kami maupun investor lain masih wait and see untuk kondisi perekonomian 2025 di Kota Blitar. Selain itu, kami juga melihat situasi politik karena ada pergantian kepala daerah,” tandasnya. (sub/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila