BLITAR - Meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Penataran belum terlaksana, DPRD Kabupaten Blitar mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Karena di beberapa daerah lain sudah ditemui kasus penipuan tersebut.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Supriadi, masih belum mendengar kabar program MBG untuk siswa di Kabupaten Blitar.
Dia mengaku tertinggal informasi karena sempat berduka usai ibunya meninggal dunia beberapa waktu lalu.
“Saya akan tanya kepada teman-teman terlebih dahulu terkait kabar program MBG. Namun kabarnya memang harusnya berjalan 6 Januari 2025. Sepertinya, pemerintah daerah butuh waktu untuk menyiapkan kegiatan tersebut,” ujar Supriadi.
Dia melanjutkan, seluruh pengusaha katering diminta agar lebih waspada dengan modus penipuan program MBG.
Pasalnya, pada momen-momen saat ini marak penipuan berkedok MBG yang direncanakan oleh pemerintah pusat
Namun sejauh ini belum ada laporan kasus soal penipuan tender program MBG. Meskipun begitu, DPRD Kabupaten Blitar tetap mengimbau kepada masyarakat, utamanya pengusaha katering, untuk lebih waspada terhadap program MBG.
“Imbauan kita, masyarakat terutama, hati-hati. Memang dalam situasi seperti ini biasanya ada beberapa oknum masyarakat menyalahgunakan,” ungkapnya.
Supriadi menegaskan bahwa program MBG itu resmi dan akan ada sosialisasi kepada sekolah serta masyarakat.
Sebab, dia mendengar ada masyarakat daerah lain yang sudah tertipu modus penipuan program MBG ini hingga mengeluarkan uang.
Maka dari itu, Supriadi mengingatkan untuk tidak mudah percaya modus penipuan, terutama pada orang yang tidak jelas latar belakangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Blitar Adi Andaka menerangkan bahwa belum menerima petunjuk pelaksanaan atau sosialisasi program MBG ini. Hanya saja, ada beberapa dari koramil, babinsa, dan kepolisian yang menanyakan data siswa.
“Namun, belum ada pihak panitia yang resmi bertanya kepada dispendik untuk menanyakan data siswa terkait program MBG ini. Mereka hanya sekadar bertanya lisan saja. Karena nantinya tidak hanya dispendik, tapi juga Kemenag melakukan program ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada 6 Januari 2025 kemarin, sebanyak 190 lokasi dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sudah melaksanakan program MBG.
Di Provinsi Jawa Timur terdapat 36 SPPG yang tersebar pada 22 kabupaten/kota. Untuk di wilayah eks Karesidenan Kediri, program MBG baru dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. (jar/c1/ady)
Editor : Jihan Wahida Rahma Salsabila