BLITAR — Harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kilogram (kg) di Jawa Timur mulai hari ini (15/1) berubah.
Perubahan itu usai terbitnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur pada Desember 2024. Kebijakan tersebut mempertimbangkan nasib agen elpiji ke depan yang menguntungkan masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Muhammad Aftabuddin mengatakan, kenaikan HET elpiji subsidi 3 kg dari Rp 16 ribu menjadi Rp 18 ribu tentu banyak yang dipertimbangkan. Di antaranya, ada komponen harga asli sebesar Rp 11.584 dari pemerintah ke Pertamina.
Selain itu, juga memperhitungkan biaya operasional dan ada keuntungan agen.
“Sudah 10 tahun HET elpiji melon ini tidak naik. Itu pun tidak berubah dari harga asli pemerintah sehingga tetap di angka Rp 11.584. Seiring waktu, harga BBM juga terus naik, dan otomatis biaya operasional pangkalan naik. Jika tidak dinaikkan, elpiji itu tidak sampai ke masyarakat,” ujar Aftabudiin, Rabu (15/1/2025).
Dia melanjutkan, kebijakan ini untuk kebaikan dari agen dan pangkalan elpiji 3 kg. Namun, Pemprov Jatim juga meminta kepada Pertamina untuk menambah jumlah pangkalan agar lebih dekat dengan masyarakat.
Misalnya, pengecer-pengecer kecil di desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan elpiji.
Aftabudiin mengungkapkan, alasan kedua kenaikan HET elpiji melon ini karena provinsi lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali, sudah naik semua. Harga elpiji rata-rata di ketiga provinsi itu sudah mencapai Rp 18 ribu.
Jika tetap bertahan pada harga Rp 16 ribu, elpiji dari agen dikhawatirkan akan diborong oleh oknum untuk dijual ke Jawa Tengah dan Bali karena lebih menguntungkan.
“Contoh, ada oknum yang menjual ke Bali atau dijual ke tempat yang lain. Nanti, kita tercatat stok elpiji masih banyak, ternyata barangnya kosong. Alasannya tidak ada di pangkalan. Ternyata barangnya sudah keluar di daerah lain yang lebih menjanjikan,” ungkapnya.
Maka dari itu, Pemprov Jatim harus memberikan peluang kepada para pengecer, para agen, yang punya margin biaya dalam distribusi elpiji 3 kg.
Sebenarnya yang naik itu bukan harga pemerintah yang menjadi komponen utamanya. Hanya saja, distribusi barang ini tidak bisa seluruhnya diurus oleh pemerintah sehingga menaikkan HET.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Darmadi, mengatakan bahwa telah ikut koordinasi bersama Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) terkait kenaikan HET ini.
Bahkan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan para agen dan penyalur elpiji.
“Kami akan memantau terkait perubahan HET ini di tingkat agen dan para pengecer. Nantinya, ada sanksi bagi pedagang yang menjual elpiji di atas HET atau tidak wajar. Sanksinya berupa pemberhentian stok elpiji,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah