BLITAR – Nur Ida Fitria selama ini lebih dikenal sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar. Padahal, di balik perannya sebagai pengawas demokrasi, dia memiliki riwayat panjang di dunia pendidikan. Bahkan pernah di dapuk sebagai guru teladan pada 2018 silam.
“Menjadi pengawas tidak harus memiliki latar belakang pendidikan hukum, pendidikan juga penting untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu,” katanya.
Ya, sejak duduk di bangku SMA, Nur Ida Fitria telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia pendidikan. Dia aktif dalam berbagai kegiatan akademik, misalnya menjadi salah satu pengajar di sebuah lembaga pendidikan di Kecamatan Selopuro. Rutinitas itu terus berlanjut hingga lulus perguruan tinggi.
Pada tahun 2018, dedikasi dan kemampuannya dalam dunia pendidikan diakui secara luas. Bahkan didapuk sebagai guru dan kepala sekolah teladan, sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmennya dalam mencerdaskan generasi muda.
Tidak hanya itu, dia juga dipercaya sebagai asesor di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN PDM), sebuah posisi yang semakin mengukuhkan kredibilitasnya sebagai pendidik. “Gini-gini saya dulu pernah menjadi guru teladan lho,” terangnya, Jumat (31/1/2025).
Namun, pada 2018 Ida mendapat amanah baru sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar. Keputusan ini bukan hal mudah. Demi mengemban tugas sebagai pengawas pemilu, dia merelakan sertifikasi gurunya dan melepas statusnya sebagai pendidik di lingkungan sekolah dasar. Meski demikian, kecintaannya pada dunia pendidikan tidak luntur.
Dia tetap melanjutkan peran akademiknya sebagai tenaga pendidik di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar. “Saya diajak oleh Prof Zainudin untuk ngajar di sana, tapi hanya satu mata kuliah agar pekerjaan sebagai pengawas demokrasi tidak terganggu,” ujarnya.
Ternyata, perjalanan akademik perempuan 39 tahun ini belum berakhir. Saat ini sedang menempuh program doktoral di salah satu perguruan tinggi. Hal itu membuktikan bahwa komitmennya terhadap pendidikan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya. Baginya, pendidikan dan pengawasan demokrasi memiliki benang merah sama. Yakni mencerdaskan dan membangun kesadaran masyarakat.
Dengan latar belakang akademik dan pengalaman panjang di dunia pendidikan, Ida membawa perspektif yang berbeda dalam menjalankan tugasnya di Bawaslu.
Dia tidak hanya menegakkan aturan pemilu, tetapi juga berusaha memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar semakin melek demokrasi. “Ada banyak edukasi dan pendekatan harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran dalam pesta demokrasi,” tandasnya. (hai/din)
Editor : M. Subchan Abdullah