BLITAR - APBN adalah wujud nyata dari kerja keras kita untuk kemajuan bangsa. Melalui pengelolaan anggaran yang bijak dan tepat sasaran, kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kami optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, realisasi APBN ke depan akan semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Mengawali Tahun Anggaran 2025, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Blitar menunjukkan capaian yang positif, mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik serta dukungan aktif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar periode data sampai dengan 31 Januari 2025. Realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan akhir Januari 2025 mencapai sebesar Rp137,68 miliar, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp773,54 miliar atau sebesar 13,83%dari pagu belanja.
“APBN 2025 terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 31 Januari 2025 di Blitar, Kamis (20/02/2025).
Kinerja Pendapatan
Kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Januari 2025 terus menunjukkan nilai yang positif. Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp137,68 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp117,78 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp19,9 miliar.
Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp108,92 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp8,86 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp23,45 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp49,65 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp49 juta, Pajak Lainnya Rp26 juta dan setoran Cukai sebesar Rp35,75 miliar. Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp8,86 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp11,16 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp8,74 miliar
Kinerja Belanja
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2025 mencapai Rp773,54 atau sebesar 13,83% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yaitu sebesar 13,27%. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp62,24 atau 5,39% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp711,29 miliar atau 16,02% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp40,34 miliar atau 6,19% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp8,73 miliar atau 2,34% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp316 juta atau 0,31% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp12,86 miliar atau 49,72% dari alokasi anggaran.
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp9,07 miliar atau 5,2% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp432,98 atau 15,2% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp127,52 miliar atau 14,03% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp141,73 miliar atau 28,65% dari alokasi anggaran sedangkan dana insentif fiskal masih belum menunjukkan realisasinya. (*)
Editor : M. Subchan Abdullah