BLITAR – Hingga saat ini bus sekolah untuk pelajar Kabupaten Blitar belum kunjung dioperasikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar.
Sebab, masih terganjal regulasi terkait pengadaan barang dan jasa. Sekarang masih 4 mini bus yang bisa melayani antar jemput pelajar.
Kepala Dishub Kabupaten Blitar Agus Santosa mengatakan, masih belum berani menyewa bus dari pihak ketiga, untuk angkutan pelajar. Sebab, belum ada regulasi terbaru dari surat edaran (SE) dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terkait penundaan pengadaan barang dan jasa.
Maka dari itu, pihaknya belum berani mengoperasikan bus sekolah dari PO Bimario.
“Sampai sekarang kami masih belum tahu SE penundaan pengadaan barang dan jasa masih berlaku atau tidak. Maka dari itu, kini kami masih dalam tahap konsultasi dengan pimpinan. Kami masih takut untuk menyewa bus,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).
Saat ini, empat armada minibus telah beroperasi sejak Februari lalu masih menjadi andalan untuk layanan transportasi pelajar. Dishub berencana mengoperasikan delapan armada bus sekolah tambahan agar lebih banyak siswa yang terfasilitasi.
Untuk diketahui, bahwa untuk menjalankan program ini, Pemkab Blitar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,8 miliar (M) dari APBD 2025.
Dana tersebut digunakan untuk menyewa dan mengoperasikan delapan bus medium dari pihak ketiga serta operasional empat minibus milik Pemkab Blitar.
“Target kami, angkutan gratis pelajar bisa kembali aktif beroperasi pada Februari mendatang, setelah kesiapan anggaran terpenuhi. Sayangnya terhalang regulasi dan memaksa hingga Maret belum beroperasi,” terang Agus.
Secara total, program ini membutuhkan 12 armada yang akan melayani transportasi pelajar di Kabupaten Blitar. Namun, saat ini layanan tersebut masih tertunda karena proses penganggaran masih berjalan.
Selain itu, kabar mengenai penundaan pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor yang mempengaruhi.
Diperkirakan, layanan bus sekolah gratis ini dapat kembali beroperasi pada pertengahan Februari tahun depan. Saat ini, bus sekolah beroperasi di delapan trayek, meliputi wilayah Kanigoro; Srengat; Wonodadi; Nglegok; dan Wlingi.
Meski demikian, masih ada beberapa kecamatan yang belum terjangkau karena keterbatasan jumlah armada.
“Seharusnya, jumlah ideal armada sekitar 20 unit agar bisa menjangkau lebih banyak pelajar. Namun, karena keterbatasan anggaran, sementara ini hanya 12 unit yang bisa dioperasikan,” pungkasnya. (jar/din)
Editor : M. Subchan Abdullah