BLITAR – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejumlah daerah membawa efek domino di berbagai sektor. Salah satu sektor yang merasakan dampaknya adalah bisnis perhotelan.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut bisa mengancam operasional hotel. Sebab secara tidak langsung turut menurunkan okupansi hotel atau tingkat hunian kamar. Kondisi semacam itu juga tengah dirasakan pengusaha hotel di Kota Blitar.
Seperti diungkapkan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Blitar, Reza Hasyim. Dia menyebut penurunan okupansi hotel kini menjadi persoalan serius yang membayangi keberlangsungan bisnis penginapan. Ancaman hotel tumbang ini sangat mengkhawatirkan dan ada di depan mata.
“Ya, efisiensi anggaran ini tidak hanya memengaruhi program kegiatan di pemerintahan, tapi juga merembet ke berbagai lini. Salah satunya perhotelan,” kata Reza.
Dia mengatakan, sejak kebijakan efisiensi diberlakukan, jumlah tamu hotel dari luar daerah menurun drastis. Penurunan ini terjadi karena perjalanan dinas pegawai pemerintah yang sebelumnya menjadi salah satu penggerak utama okupansi hotel kini dibatasi. “Perjalanan dinas yang dulu ramai, sekarang sangat minim karena anggarannya dipangkas. Otomatis kebutuhan penginapan ikut turun,” ujarnya.
Tren penurunan okupansi ini, ungkap Reza, bukan hanya terjadi di Kota Blitar, melainkan hampir merata di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, sejumlah hotel di daerah lain sudah memilih tutup karena tidak mampu menutupi biaya operasional harian. Kondisi tersebut diharapkan tidak sampai terjadi di Bumi Bung Karno.
Meski begitu, Reza menyebut ada sedikit angin segar saat momen libur Lebaran lalu. Tingkat hunian hotel sempat naik lebih dari 50 persen mulai H-2 hingga H+2 Lebaran. Namun, lonjakan itu hanya bersifat sementara karena setelahnya kembali sepi.
“Kami sudah menyampaikan kondisi ini kepada Pemkot Blitar. Kami tidak ingin hotel-hotel di Blitar sampai tutup. Situasi sekarang cukup kritis,” akunya.
PHRI berharap ada perhatian dan langkah strategis dari pemerintah daerah agar sektor perhotelan bisa tetap bertahan.
“Bisnis ini tidak sekadar soal okupansi, tetapi juga ada tenaga kerja yang harus diperhatikan. Pun ikut mendorong ekonomi daerah. Jangan sampai tumbang hanya karena efek domino efisiensi anggaran,” pungkas Reza. (sub/c1/ady)
Editor : M. Subchan Abdullah