BLITAR- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Tambakrejo tak lagi dikelola provinsi dan nantinya dikelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar. Bahkan diprediksi menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp 320 juta.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, Eko Susanto mengatakan, potensi perikanan di Kabupaten Blitar sangat besar. Setiap tahunnya, produksi hasil laut mencapai 56 ribu ton.
Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal. Hal itu, karena belum adanya penguatan di sektor pengolahan dan hilirisasi produk, menjadi permasalahan.
“Berdasarkan perda retribusi sebesar 3 persen, sehingga nilai kontribusi dari sektor ini bisa mencapai Rp320 juta per tahun. Namun, nominal itu baru berdasarkan timbangan, belum termasuk dari proses lelang yang nilainya bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Dia melanjutkan, retribusi hasil perikanan harus bisa kembali ke masyarakat, khususnya nelayan. Untuk itu, dia mendorong agar tidak hanya fokus pada peningkatan hasil tangkap saja, tetapi juga memperkuat sektor pengolahan produk ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.
Eko menyebutkan, Kabupaten Blitar memiliki garis pantai sekitar 45 kilometer, namun belum punya produk unggulan. Padahal dari hasil ikan bisa diolah menjadi filet, nugget, bakso ikan, hingga tepung ikan. Potensi ini yang perlu dikembangkan menjadi nilai ekonomi tinggi.
Ketiadaan cold storage menjadi salah satu kendala utama pengembangan sektor hilirisasi perikanan. Oleh karena itu, Eko menyebutkan, pemerintah daerah sedang mengupayakan pembangunan cold storage, termasuk mendatangkan investor jika status tanah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah jelas.
“Cold storage sangat penting agar ikan bisa bertahan lama dan diolah lebih lanjut. Jika fasilitas ini sudah ada, kami bisa kembangkan produk olahan ikan yang punya nilai jual lebih tinggi,” imbuhnya.
Selain itu, aspirasi nelayan terkait kebutuhan infrastruktur juga tengah direspons. Di antaranya adalah pelebaran kolam labuh yang saat ini dianggap terlalu sempit akibat meningkatnya jumlah kapal. Juga, kebutuhan pom bensin khusus solar agar memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar tanpa risiko hukum.
“Kalau kolam labuh diperluas, kapal-kapal bisa sandar di sini, dan aktivitas lelang bisa lebih ramai. Produksi naik, kesejahteraan nelayan meningkat. Selain itu, pom bensin solar juga perlu ada di PPI, agar nelayan tidak harus ke luar daerah dan mengambil risiko,” paparnya.
Meski berbagai rencana telah disiapkan, Eko menegaskan, semua masih menunggu kepastian status lahan dari kementerian. Setelah itu, barulah pemerintah bisa bergerak lebih jauh untuk menata kawasan pelabuhan perikanan dan menggandeng investor yang sudah banyak untuk menyatakan minatnya.
Baca Juga: Dispendik Kota Blitar Bicara Soal Kegiatan Wisuda di Sekolah: Boleh-boleh Saja, Tapi Sederhana
“Framework kerja kami sudah jelas. Tinggal menunggu legalitas tanah dan kami siap bergerak,” pungkasnya. (jar/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah