BLITAR – Ribuan nelayan di Bumi Penataran harus memendam sabar tahun ini. Diduga, gegara dampak efisiensi, tidak ada alokasi anggaran yang diwujudkan untuk bantuan peralatan nelayan. Kini, nelayan hanya tinggal menunggu kabar baik dari pemerintah pusat.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Blitar, Nofik Haryo, tak menampik kondisi tersebut. Dia menyebut anggaran tahun ini di bidang perikanan tangkap terbatas dan bukan untuk bantuan langsung kepada nelayan.
“Tahun ini tidak ada bantuan anggaran untuk bantuan alat nelayan, tapi ada pelatihan pengolahan garam,” katanya, Sabtu (10/5/2025).
Pelatihan tersebut ditujukan kepada masyarakat pesisir alias nelayan. Dengan begitu, ada alternatif pendapatan nelayan saat tidak sedang musim ikan. Nofik mengungkapkan, Kabupaten Blitar memiliki potensi garam meskipun tidak semua pesisir pantai selatan bisa dikelola untuk komoditas ini. “Sementara hanya di wilayah Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih, yang lain belum bisa,” katanya.
Nofik menambahkan, observasi mengenai potensi garam sudah lama dilakukan. Sejak 2019, pemerintah sudah melakukan trial produksi garam. Beberapa tahun terakhir, kegiatan produksi sudah bisa dilakukan dan mulai dimasifkan.
Di bidang perikanan tangkap, salah satu program yang tetap berjalan adalah restocking ikan, yakni pelepasan benih ikan ke sungai-sungai. “Sebagai upaya mempertahankan produksi perikanan sekaligus menjaga keseimbangan ekologi perairan,” ujarnya.
Menurut Nofik, masih ada peluang dukungan untuk nelayan, misalnya dari pemerintah pusat. Biasanya, dukungan anggaran bantuan nelayan ini muncul pada semester II.
“Di akhir tahun biasanya pemerintah daerah menerima insentif fiskal. Sebagian dari anggaran tersebut kadang juga bisa digunakan untuk bantuan nelayan. Kalau sekarang memang belum diketahui, biasanya September-Oktober sudah ketahuan ada tidaknya dukungan untuk nelayan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Tahun lalu, setidaknya ada lebih dari 40 unit mesin yang diserahkan kepada nelayan. Selain itu, ada sekitar 60 set pancing rawai yang juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Namun, bantuan tersebut bersumber dari APBN, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pemerintah provinsi juga andil dan memberikan dukungan pembiayaan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. “Kalau tahun lalu memang banyak. Selain mesin, pancing, ada juga jaring untuk nelayan. Bahkan, pemerintah membuatkan balai untuk Kampung Nelayan Maju di Blitar,” tandasnya. (hai/c1/ynu)
Editor : M. Subchan Abdullah