BLITAR - Geliat pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di ratusan desa di Kabupaten Blitar ditarget secepatnya. Namun, butuh effort dan sosialisasi yang terus menerus jika ingin setiap desa di kabupaten memiliki koperasi.
Meskipun sudah ada instruksi untuk segera membentuk KMP, pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopum) Kabupaten Blitar masih harus menunggu hingga petunjuk teknis dari pusat, khususnya terkait berapa koperasi desa yang harus dibentuk dan berbagai persyaratan lainnya.
“Kami terus menggencarkan pembentukan KPM ini ke desa-desa dengan berkoordinasi dengan dinas terkait, khususnya DPMD Kabupaten Blitar,” jelas Kepala Diskopum Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni.
Terkait dengan orang-orang yang akan menjadi pengurus, jelas dia, masing-masing desa bisa melakukan proses pemilihan dengan pengawasan pirangkat desa. Apalagi, perangkat desa yang dianggap kompeten bisa menjadi pengurus KMP ini.
“Perangkat desa yang dianggap kompeten bisa dicalonkan, namun harus bisa membagi waktu dengan tugas pokoknya sebagai perangkat desa dan juga bukan kepala desa,” ujarnya.
Dia menyarankan ada sinergi dengan badan usaha milik desa (BUMDes) menjadi solusi tercepat. Sebab berbagai fasilitas, khususnya bangunan kantor, tentu sudah dimiliki oleh BUMDes sehingga tinggal menyepakati bagaimana nanti BUMDes bisa jalan seiring dengan keberadaan koperasi ini.
“Tentu sinergi dengan BUMDes lebih baik, karena nanti bisa disesuaikan dengan bidang BUMDes yang sudah ada, sehingga tinggal mematangkan konsep koperasinya,” akunya.
Dia berharap desa-desa di kabupaten bisa segera merespons ini. Karena lebih cepat terbentuk, juga akan lebih cepat segera diusulkan dan didaftarkan. Dengan begitu, pembangunan di desa sesuai dengan tujuan awal pembentukan KMP untuk memberdayakan seluruh kalangan dan potensi yang ada di desa.
“Responsnya sudah cukup baik. Kami terus gencarkan sosialisasi dan komunikasi dengan pihak desa,” ungkapnya.
Editor : Fuad Abida