BLITAR - Setelah sempat tertunda hingga hampir sebulan, akhirnya fraksi-fraksi di DPRD Kota Blitar sepakat. Itu terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Blitar pada 2024 lalu tak juga digelar.
Penyampaian LPj ini memang sempat molor, karena dalam rapat badan musyawarah (banmus), beberapa fraksi di dewan menolak digelarnya paripurna.
“Alhamdulillah, setelah komunikasi intens yang kami lakukan, akhirnya seluruh anggota dewan menyepakati segera dilaksanakan paripurna penyampaian LPj wali kota 2024,” jelas Plt Ktua DPRD Kota Blitar Adi Santoso, kepada Koran ini kemarin (8/6).
Laporan ini sendiri, jelas dia, sebenarnya bersifat formalitas. Selain waktu yang sudah lewat, di lain sisi juga sudah masuk dalam agenda kegiatan dewan yang harus dilaksanakan secepatnya. “Pelaksanaannya dalam waktu secepatnya, diperkirakan kalau proses administrasi cepat bakal digelar minggu ini,” ujarnya.
Menurut Adi, dengan segera digelarnya paripurna ini mengindikasikan fraksi-fraksi di dewan kembali satu suara dan bakal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai salah satu pilar pemerintahan di daerah. “Saya merasa lega, karena ini bagian dari tanggung jawab sebagai pimpinan dewan untuk membuat kondisi di dewan kembali harmonis,” terangnya.
Dia berharap, selama melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas ketua legislatif ini, berbagai agenda kegiatan dewan bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini terkait dengan pelayanan kepada masyarakat juga bakal baik-baik saja. “Terpenting pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi kami bisa berjalan dengan baik. Itu sudah cukup bagi saya,” harapnya.
Sebelumnya, beberapa kali rapat banmus harus gagal karena penolakan dari beberapa fraksi di dewan. Meskipun komunikasi intens secara internal terus diupayakan oleh Plt ketua DPRD, hingga sempat membuat keharmonisan legislatif dan eksekutif terkesan agak renggang. (ady/c1)
Editor : Fuad Abida