BLITAR – Sorotan terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blitar masih masif, termasuk dari legislatif. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar tengah memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak melalui unit reaksi cepat (URC).
Sorotan tajam itu datang dari fraksi Golkar yang menyoroti kondisi jalur pantai selatan (pansela) karena dianggap belum memenuhi standar ideal sebagai jalur penghubung antarwilayah.
“Memang jalur pantai selatan di Kabupaten Blitar secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan.Padahal ini jalur penting yang potensial menunjang mobilitas warga dan mendukung sektor ekonomi lokal,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa, kemarin (10/6).
Dia menilai jalur pansela yang membentang di wilayah selatan Blitar itu seharusnya menjadi akses strategis bagi distribusi hasil pertanian, perikanan, serta pengembangan pariwisata. Namun kenyataannya masih ada sejumlah titik yang belum layak dilalui kendaraan berat maupun wisatawan.
Ismail menyebut kondisi ini seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat, mengingat jalur tersebut termasuk dalam koridor ekonomi selatan Jawa. “Kalau infrastruktur tidak memadai, bagaimana kita mau berbicara tentang pemerataan pembangunan atau percepatan ekonomi di kawasan pesisir?” ungkapnya.
Tak hanya menyoroti jalur pansela, Namsa juga menyinggung kondisi jalan desa yang menurutnya kerap luput dari prioritas pembangunan. Salah satunya adalah akses jalan di Dusun Jetis, Desa, Butun, Kecamatan Gandusari, yang disebutnya sudah terbengkalai selama 8 tahun terakhir.
“Jalan di Dusun Jetis ini seperti tidak tersentuh pembangunan. Padahal, akses tersebut sangat penting bagi masyarakat setempat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Menurut dia, kerusakan jalan di Dusun Jetis bukan hanya mengganggu kenyamanan, melainkan juga berdampak langsung pada roda ekonomi warga. Apalagi, desa tersebut banyak dihuni petani dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan jalur transportasi layak.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan di kawasan kota atau pusat pemerintahan. Desa-desa juga punya hak yang sama untuk mendapat infrastruktur yang baik,” tegas politikus asal Partai Golkar tersebut.
Ismail menambahkan, pihaknya di legislatif siap mendorong dan mengawal alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur di wilayah yang selama ini terabaikan. Dia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih intensif antara pemkab dan DPRD dalam menyusun skala prioritas pembangunan jalan.
“Pemerintah jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Aspirasi dari bawah harus benar-benar ditangkap dan ditindaklanjuti,” pungkasnya.(jar/c1/sub)
Editor : Fuad Abida