BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus mengupayakan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Usai menerima kunjungan tim verifikasi pusat beberapa waktu lalu, kini pemkab kembali mengusulkan alternatif lahan baru di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto menjelaskan, kunjungan tim pusat didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dilakukan untuk meninjau langsung lokasi yang sempat diusulkan yaitu di Kelurahan/Kecamatan Nglegok.
“Ya, tim pusat datang untuk melihat kondisi fisik lahan yang kami usulkan sebelumnya, di Nglegok. Tapi, kita juga bawa mereka ke lokasi alternatif di Desa Kendalrejo, Talun. Supaya ada perbandingan dan pertimbangan langsung,” terang Rully, kemarin (6/7).
Dia melanjutkan, lahan Kecamatan di Nglegok berada di selatan SMKN 1 Nglegok dengan luas total 3,7 hektare. Namun, sekitar 1 hektare di antaranya masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialihfungsikan.
Padahal syarat dari pusat minimal lahan harus seluas 5 sampai 10 hektare. Selain itu, harus bebas dari sengketa serta status LP2B. Maka dari itu, lahan yang ada di Kecamatan Nglegok belum memenuhi kriteria.
Karena itulah, tim pusat merekomendasikan agar pemkab mencari lahan alternatif yang bersih secara administrasi dan legalitas. Salah satu yang dinilai lebih sesuai adalah lahan di Kendalrejo. Lahan tersebut kini diajukan ulang secara tertulis oleh Bupati Blitar untuk bisa dipertimbangkan pemerintah pusat.
“Karena itu, kita ajukan juga lahan lain di Kendalrejo, Talun. Jadi, tim pusat bisa membandingkan langsung kondisi dua lokasi. Hasilnya, pemerintah pusat lebih condong ke lahan yang di Kendalrejo,” ungkapnya.
Kini, sambil menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari pusat untuk menindaklanjuti peninjauan SR dari pemerintah pusat, Pemkab Blitar tengah mempersiapkan usulan tertulis baru untuk lahan di Kendalrejo.
Sekadar informasi, Blitar menjadi salah satu kabupaten yang lebih awal mengajukan usulan pembangunan SR. Verifikasi teknis oleh kementerian telah dilakukan pada 9–10 April lalu. SR sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk mendukung pendidikan berbasis kerakyatan yang mengintegrasikan pendidikan, keterampilan, hingga penguatan karakter.
“Proses ini masih panjang. Tapi, kita tetap mengikuti arahan dari pusat. Harapannya tentu pembangunan SR bisa tetap direalisasikan di Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (jar/c1/ynu)
Editor : Fuad Abida