BLITAR– Mantan Menkominfo Budi Arie kini kembali mencuri perhatian publik setelah muncul dalam diskusi bersama Deddy Corbuzier terkait kasus judi online. Dalam dialog tersebut, ia dituding menggunakan wewenang untuk membentuk struktur paralel — tim satelit Kominfo — di luar mekanisme resmi, diduga kuat menjadi jalur transaksi gelap.
Menurut narasumber, grup yang terdiri dari pihak eksternal dan internal Kominfo itu beroperasi dalam “struktur bayangan” yang dikendalikan oleh Budi Arie melalui panggilan diskresi jabatan. Tim ini katanya membentuk konsorsium untuk menentukan situs judol mana yang diblokir dan mana yang tetap aman, dengan tujuan ekonomi, bukan penegakan hukum.
Lebih mengejutkan lagi, tim satelit ini disebut-sebut menggunakan anggaran tak wajar untuk operasionalnya — termasuk dana ATK untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab unit resmi. Pengakuan ini menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran birokrasi, tetapi juga potensi skandal korupsi yang bercampur-aduk dengan praktik judi online.
Baca Juga: MJ Beauty, Toko Kosmetik Terbesar dan Terlengkap di Pusat Kota Blitar!
Struktur Bayangan & Relasi Kuasa
Pengakuan dari podcast menyebutkan bahwa tim satelit ini dipimpin oleh seseorang yang tidak lolos seleksi ASN, tapi diberi wewenang setara pejabat. Ini menunjukkan praktik diskresi jabatan yang disalahgunakan: Budi Arie menggunakan otoritasnya untuk menunjuk orang ke posisi strategis, bukan berdasarkan kompetensi, tetapi loyalitas.
Beberapa narasumber bahkan menyebut struktur ini sebagai “melting pot” yang menggabungkan pihak luar dengan PNS Kominfo. Alhasil, apa yang seharusnya menjadi proses digital tak bermuatan korupsi, malah berubah menjadi “mesin uang”. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip good governance dan integritas sektor publik, sekaligus memicu pertanyaan hukum.
Kerangka ini menimbulkan sensasi kuat di kalangan netizen: publik mempertanyakan fungsi nyata Kominfo, yang seharusnya membasmi judol, tapi malah menjadi fasilitator kebocoran kekuasaan.
Baca Juga: Warung Nasi Pecel Legendaris Mak As di Gang Sempit Kota Blitar Ini Jadi Langganan Para Pelajar
Dugaan Manipulasi Sistem Digital
Dalam dialog bersama Deddy Corbuzier, disebutkan bahwa tim tersebut menentukan daftar blokir berdasarkan kesepakatan internal — bukan regulasi legal. Ada desas-desus bahwa sejumlah situs judi diproteksi sementara lainnya dihapus demi keuntungan.
“Kalau memang tugasnya memberantas judi online, kenapa harus bentuk tim sendiri di luar struktur resmi?” tulis warganet dalam diskusi online TikTok+8suara.com+8suara.com+8Radar TV+1TikTok+1.
Fenomena ini menggambarkan betapa rapuhnya payung hukum jika dipadukan dengan relasi kuasa, diskresi pejabat, dan sistem bayangan yang sulit diawasi.
Pengakuan Denny, Penguat Kasus
Deddy Corbuzier sempat menanyakan langsung ke Budi Arie soal tim bayangan ini. Menurut mantan menteri tersebut, tim satelit dibentuk untuk mengatasi isu internal di Kominfo — tapi narasumber dari podcast menyebut ini sebagai alasan deflektif.
Baca Juga: Lagi-lagi Jalan Rusak Parah di Kabupaten Blitar Buat Pengendara Harus Ekstra Sabar
Bukti paling konkret datang dari pengakuan saksi Budi Setiadi, Toni, dan Cen‑Cen yang menyebutkan bahwa mereka membawa dana ke rumah dinas Budi Arie setelah blokir situs judol dilakukan Radar TV+1TikTok+1. Mereka menyebutkan sistem blokir dijalankan oleh tim satelit dan feed-nya dikomunikasikan langsung ke menteri lewat jalur informal.
Risiko Politik dan Hukum
Keterangan ini membuka peluang untuk dugaan penegakan hukum baru: apakah pembentukan tim satelit itu melanggar UU APBN, UU Tindak Pidana Korupsi, atau bahkan UU ITE? Publik menuntut kejelasan, terutama karena kasus ini melibatkan nilai uang besar dan penggunaan jabatan untuk tujuan lain.
Baca Juga: Lagi-lagi Jalan Rusak Parah di Kabupaten Blitar Buat Pengendara Harus Ekstra Sabar
Belum lagi munculnya konflik politik saat Budi Arie disebut-sebut menyeret nama tokoh seperti BG (Budi Gunawan) dan PDIP sebagai alasan perlindungan terhadap kasus ini Radar TV. Ini semakin menambah ketegangan antara klaim legalitas dan tuduhan politisasi.
Wadah Transparansi dan Respons Publik
Warga menyoroti pentingnya tindakan hukum yang tegas:
-
Pengusutan pembentukan tim paralel secara administratif dan hukum.
-
Audit anggaran tim secara terbuka.
-
Wajib diperiksa menggunakan data digital dan saksi yang menyebut peran aktif Budi Arie.
Dua fase utama yang sebelumnya belum disentuh secara menyeluruh adalah: apakah pembentukan tim memang sah secara regulasi? Dan apakah ada keuntungan pribadi yang diterima melalui jalur tersebut
Setting Negara Digital
Skandal ini membuka refleksi penting tentang negara digital: bagaimana jalur informal dan struktur paralel bisa jadi jalang subur transformasi korupsi. Terlebih lagi jika levelnya mencapai menteri.
Publik kini menghimpun dua fakta berat: perintah blokir situs judi online yang digunakan untuk meraup keuntungan serta penggunaan jabatan untuk membentuk sistem bayangan. Kasus ini bukan hanya soal Budi Arie, tapi tentang integritas digital lembaga negara.
Jika hukum berjalan adil dan transparan, negara bisa membalik skenario dari sistem bayangan ke tata kelola digital yang kredibel. Namun jika tidak, institusi akan kehilangan kepercayaan rakyat—dan sistem akan tetap rapuh di tangan segelintir kuasa.
Editor : Anggi Septian A.P.