BLITAR - Banyak orang tua siswa di Blitar bertanya-tanya mengapa anak mereka tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) meski dianggap layak.
Salah satu jawaban paling krusial ternyata ada di tangan operator Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sekolah masing-masing. Peran mereka sangat vital dalam menentukan siapa yang berhak menerima PIP. Kesalahan input data sekecil apa pun bisa berakibat fatal—siswa tak terdaftar sebagai calon penerima bantuan.
PIP sendiri adalah program bantuan pemerintah pusat yang menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, untuk bisa masuk dalam daftar penerima, data siswa harus lengkap dan akurat di sistem Dapodik.
Baca Juga: Masih Ada Jalan Rusak di Desa Candirejo Blitar, Pengendara Wajib Hati-hati
Menurut keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang juga menjadi acuan bagi kabupaten/kota lain seperti Blitar, proses input oleh operator Dapodik menjadi titik awal dari seleksi penerima bantuan ini.
Di Blitar, banyak kasus siswa tak menerima PIP meski terdaftar sebagai pemilik KIP. Ternyata, setelah ditelusuri, terdapat kekeliruan atau kelalaian dalam penginputan data oleh operator Dapodik sekolah.
Kesalahan itu bisa berupa NIK yang tidak sinkron, alamat yang tidak sesuai KK, atau tidak dicentangnya kolom kepemilikan KIP. Masalah-masalah ini menjadi faktor penentu yang membuat sistem pusat langsung mencoret nama siswa dari daftar penerima bantuan.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Blitar Sebut Sosialisasi SPMB SMA/SMK Belum Maksimal
Menurut Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ibu Siti Rahmawati, sistem verifikasi PIP sangat ketat. “Satu kesalahan saja dalam input data bisa menyebabkan siswa tidak muncul dalam daftar calon penerima. Karena itu, kami selalu mengimbau operator untuk teliti dan mengikuti pelatihan yang disediakan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, operator Dapodik memikul tanggung jawab yang besar. Namun sayangnya, tidak semua sekolah memberikan perhatian serius terhadap tugas ini. Banyak operator adalah guru honorer atau staf administrasi dengan beban kerja ganda, sehingga rawan kelelahan dan kesalahan. Padahal, kesalahan mereka bisa berakibat langsung pada hak siswa miskin.
Di Blitar, kasus semacam ini cukup sering terjadi. Seorang wali murid dari Kecamatan Srengat, misalnya, mengeluhkan anaknya yang tidak menerima PIP meski tergolong tidak mampu dan memiliki KIP. “Saya kira cukup punya KIP saja, ternyata harus didata benar dulu sama pihak sekolah. Tapi waktu saya tanya ke sekolah, katanya data sudah dikirim. Tapi tetap nggak dapat,” keluhnya.
Baca Juga: “Urip Iku Urup”: Ajaran Semar dari Punakawan yang Masih Relevan Sampai Sekarang
Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid perlu ditingkatkan. Operator Dapodik seharusnya juga mendapat dukungan dari kepala sekolah dan komite sekolah untuk melakukan tugasnya dengan benar, serta diberikan pelatihan rutin dari Dinas Pendidikan agar tidak terjadi kesalahan input data.
Pemerhati pendidikan di Blitar, M. Yasin, menyoroti pentingnya profesionalisasi operator sekolah. “Sudah saatnya posisi operator Dapodik dibuat khusus dan tidak dirangkap dengan tugas lain. Harus ada insentif tambahan serta pelatihan wajib,” katanya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri menjelaskan bahwa pengajuan PIP dilakukan secara otomatis berdasarkan data Dapodik dan sinkronisasi dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Oleh karena itu, pihak sekolah sangat berperan dalam menyajikan data yang akurat.
Baca Juga: Eksklusif! Eks Bandar Ngaku Judi Online Tak Mungkin Dimenangkan Pemain: Semua Sudah Disetting
Sebagai bentuk langkah preventif, Dinas Pendidikan menghimbau agar sekolah-sekolah aktif melakukan validasi data siswa, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Validasi ini bisa dilakukan setiap semester untuk memastikan semua data masih sesuai dengan kondisi terbaru.
Bagi masyarakat Blitar, penting untuk mengetahui bahwa proses penerimaan PIP bukan semata karena memiliki KIP, tapi juga karena data yang dimasukkan operator sekolah sudah lengkap dan benar. Jika tidak, maka peluang untuk mendapatkan bantuan ini bisa tertutup.
Transparansi dan komunikasi antara sekolah dan wali murid menjadi kunci dalam pelaksanaan program bantuan seperti PIP. Dengan menyadari peran penting operator Dapodik, masyarakat diharapkan bisa lebih menghargai dan membantu meringankan beban kerja mereka, demi tercapainya pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga: Bayangan Jadi Manusia? Inilah Kisah Ajaib Bagong, Anak dari Bayangan Semar, Sang Punakawan
Editor : Anggi Septian A.P.