BLITAR — Broron kembali mengungkap dugaan penyelewengan dana PIP (Program Indonesia Pintar) oleh oknum sekolah. Menurutnya, dana yang seharusnya menjadi bansos tunai untuk siswa malah diselewengkan, bahkan dipotong sepihak.
Penelusuran ini didasarkan pada kontrol langsung dan laporan siswa selama pandemi COVID‑19, ketika pencairan dana PIP sering dilakukan secara kolektif.
“Saya turun langsung ke sekolah berdasarkan laporan yang masuk,” kata Broron, yang dikenal lantang melawan korupsi di pendidikan Instagram+12DINews+12TikTok+12.
Baca Juga: Warga Tak Mampu Wajib Tahu! 80% Penerima PIP Hanya dari DTKS Desa
Tak hanya satu, dugaan penyimpangan dana PIP mencapai hingga Rp4,3 miliar di Kabupaten Bogor. Uang tersebut nyaris raib digelapkan sebelum akhirnya terungkap suasana kacau di sekolah-sekolah terkait DINews. Data ini diperkuat oleh pengakuan siswa yang mengatakan tidak pernah menerima dana meski namanya terdaftar di sistem.
Modus Kolektif saat Pandemi: Celah Penyelewengan
Pada 2020–2022, pencairan PIP saat pandemi Covid‑19 diberi kelonggaran. Kepala sekolah atau bendahara diberi akses ke bank untuk mengambil sekaligus seluruh dana siswa, lalu wajib menyalurkannya dalam 14 hari . Namun, sistem ini malah memicu penyalahgunaan:
-
Pengambilan dalam jumlah besar sekaligus (“digondol” oleh oknum sekolah).
-
Tidak ada atau lambatnya distribusi ke siswa.
-
Pemotongan ilegal atas nama administrasi atau iuran komite yang sebenarnya tidak diperbolehkan.
“Sekolah di Bogor pernah meminta izin menyalurkan Rp500 juta lebih, bahkan menjual aset pribadi untuk mencover kekurangan,” ungkap Broron TikTok+1snap-undp.org+1Instagram+2pojoknasional.co.id+2TikTok+2YouTubeDINews+1TikTok+1.
Saksi Siswa: Nama Terdaftar, Uang Raib
Broron mengungkap bukti dari siswa sendiri. Seorang pelajar mengaku, “Nama saya ada di sistem, tapi saya tidak pernah menerima uang,” saat diperiksa langsung di sekolah TikTok+1TikTok+1. Ada pula wali murid yang memprotes bahwa anaknya tercantum sebagai penerima, namun tak pernah memegang dana PIP.
Modus ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana banyak tertahan atau diambil oleh pihak sekolah. “Dana PIP itu seharusnya disalurkan penuh ke siswa, bukan digadaikan sebagai ATM untuk oknum sekolah,” tegas Broron.
Broron dan Tim Turun Tangan
Broron dan tim aktif mendata laporan dari siswa, guru, dan orang tua. Selain berada di Bogor, mereka juga menemukan dugaan kelalaian di berbagai sekolah Kabupaten Karawang dan Bekasi . Petugas sekolah bahkan mengakui adanya pemotongan oleh “relawan dewan” atau komite sekolah pojoknasional.co.id+2TikTok+2Instagram+2.
Dalam laporannya, Broron menyebutkan modus lain seperti penahanan buku tabungan dan kartu ATM siswa oleh operator sekolah, yang menandakan penyalahgunaan wewenang TikTok+3Instagram+3TikTok+3.
Kampanye Kesadaran: Edukasi Hak Siswa
Broron bukan hanya mengungkap, tapi juga mengedukasi. Ia menyebarkan informasi tentang hak siswa agar tidak menjadi korban dominasi oknum. Ia mendesak sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud untuk memperketat SOP distribusi dana. “Dana PIP itu adalah hak siswa, bukan hak sekolah atau orang lain,” kutip Broron saat diwawancarai TikTok+3DINews+3TikTok+3.
Respons Pemerintah dan Potensi Tindak Lanjut
Pihak Kemendikbud diminta memperketat pengawasan serta membuat audit mendalam. Broron menyarankan agar ke depan:
-
Dana PIP disalurkan langsung ke rekening orang tua/wali siswa.
-
Pencairan kolektif dihentikan, diganti dengan pencairan per siswa.
-
Audit rutin dilakukan di sekolah dengan laporan transparan.
-
Petugas penyaluran diawasi oleh lembaga independen seperti PGRI atau tokoh masyarakat.
Penutup: Broron Siap Kawal Bersama Wapres & Gerindra
Broron menegaskan, dukungan dari Wapres dan Gerindra menunjukkan tingginya perhatian terhadap mafia pendidikan. Meskipun mendapat kecaman dari beberapa oknum guru di Karawang, ia tetap optimis bahwa perubahan sistemik akan terjadi.
“Ini bukan soal menyerang, tapi menyelamatkan hak anak-anak. Kalau didiamkan, dana PIP bisa jadi ATM sekolah!” tegas Broron.
