BLITAR — Ironi menyayat hati datang dari siswa-siswa kurang mampu di berbagai daerah, termasuk Blitar. Program Indonesia Pintar (PIP), yang digadang-gadang menjadi solusi pendidikan gratis bagi anak miskin, justru menyisakan luka karena tak semua yang berhak menerima benar-benar mendapatkan haknya. Aktivis sosial Bro Ron kembali menyoroti masalah ini setelah menerima ratusan laporan dari siswa dan wali murid yang merasa dirugikan.
Dalam serangkaian unggahan media sosialnya, Bro Ron mengungkap testimoni pilu para siswa dan orang tua yang namanya tertera dalam sistem PIP, namun tak pernah menerima dana bantuan pendidikan tersebut. Keluhan datang dari berbagai latar belakang, mulai dari anak yatim, siswa SD hingga SMA, hingga wali murid yang tak tahu harus bertanya ke siapa.
“Saya anak yatim, kelas 3 SMP. Katanya dapat PIP. Tapi sejak kelas 1, saya belum pernah menerima uang itu. Waktu saya tanya ke sekolah, katanya sudah cair,” tulis salah satu siswa melalui pesan langsung (DM) yang ditampilkan oleh Bro Ron. Kisah ini hanya satu dari sekian banyak suara yang mulai muncul sejak aktivis itu membuka aduan publik soal PIP.
Baca Juga: Bansos Tunai Kartu Indonesia Pintar dan BLT Dana Desa Cair, Ini Alurnya
Dana PIP: Ada di Sistem, Tak Sampai ke Tangan Siswa
PIP merupakan program bantuan tunai dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan ke siswa SD, SMP, hingga SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Idealnya, dana PIP ini dikirim langsung melalui rekening siswa yang dibuka di bank penyalur seperti BRI atau BNI.
Namun, dalam praktiknya, pengambilan dana PIP seringkali dilakukan secara kolektif oleh sekolah dengan alasan efisiensi, terutama saat pandemi COVID-19. Di sinilah menurut Bro Ron, muncul potensi penyalahgunaan dan kurangnya transparansi.
“Banyak siswa yang mengaku tidak tahu kalau mereka dapat dana. Bahkan, ketika dicek di pip.kemdikbud.go.id, nama mereka terdaftar sebagai penerima aktif. Ini aneh,” ujar Bro Ron dalam sebuah pernyataan video.
Baca Juga: Cek Nama Anda! Bansos Tunai PKH Tahap II dan Sembako Rp600 Ribu Cair Hari Ini
Wali Murid Bingung, Tak Pernah Diberi Penjelasan
Tak hanya siswa, para wali murid juga mengaku tak pernah mendapat penjelasan dari pihak sekolah mengenai hak anak mereka dalam program PIP. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa jika tidak diberitahu sekolah, maka berarti tidak mendapat bantuan.
“Saya ibu dari dua anak yatim. Ternyata nama anak saya ada di sistem PIP. Tapi kami tidak pernah menerima dana sepeser pun. Padahal katanya bisa buat beli seragam dan buku,” kata seorang wali murid di Blitar yang meminta namanya disamarkan.
Bro Ron menilai, lemahnya sistem kontrol dan kurangnya edukasi kepada penerima membuat banyak bantuan tidak tepat sasaran. Menurutnya, transparansi dan keterlibatan aktif siswa dan orang tua sangat penting dalam setiap proses pencairan.
Sekolah Dinilai Gagal Edukasi Siswa dan Wali Murid
Di sisi lain, sebagian sekolah mengklaim bahwa mereka hanya menjalankan mekanisme sesuai arahan dari dinas pendidikan atau pihak bank penyalur. Namun, minimnya komunikasi dan transparansi membuat banyak penerima merasa dipermainkan.
"Kalau tidak dikawal dan dibuka akses informasinya, sistem seperti ini membuka ruang gelap. Seharusnya siswa tahu, orang tua tahu, dan bisa ambil sendiri," tegas Bro Ron.
Ia juga menekankan pentingnya peran guru sebagai jembatan antara negara dan siswa, bukan sebagai pengendali dana yang seharusnya langsung diterima anak-anak.
Baca Juga: Operator Dapodik Penentu Nasib Bantuan Siswa: Salah Input, Siswa Bisa Gagal Dapat PIP
Desakan Perbaikan Sistem dari Bro Ron dan Publik
Menyikapi masifnya laporan ini, Bro Ron mendesak pemerintah dan Kemendikbudristek untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran dana PIP. Selain itu, ia meminta agar pencairan dana sepenuhnya dikembalikan kepada siswa melalui rekening masing-masing, tanpa pencairan kolektif oleh sekolah.
“Kalau benar ini untuk anak-anak miskin, buatlah mereka merasa dihargai, bukan malah dijadikan objek oleh oknum-oknum. Negara harus hadir penuh,” ujarnya.
Solusi dan Harapan: Akses Data dan Pengaduan yang Mudah
Untuk menghindari masalah serupa ke depan, Bro Ron menyarankan agar sistem PIP dilengkapi dengan fitur notifikasi kepada siswa dan orang tua setiap kali ada pencairan. Selain itu, perlu ada hotline pengaduan aktif yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Buka jalur aduan resmi. Jangan biarkan anak-anak miskin bicara hanya lewat DM ke akun Instagram saya. Ini urusan masa depan bangsa,” pungkas Bro Ron.
Penutup: Pendidikan adalah Hak, Bukan Komoditas
Kasus-kasus seperti ini menggambarkan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam dunia pendidikan kita, terutama dalam memastikan keadilan dan kejujuran. Dana PIP yang seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan cerah anak-anak Indonesia, jangan sampai justru menjadi ladang permainan oknum tak bertanggung jawab.
Bro Ron dan masyarakat berharap agar suara siswa dan wali yang selama ini tak terdengar, akhirnya mendapat perhatian dari pemangku kebijakan. Karena pendidikan bukan soal angka di sistem, tapi dampaknya nyata dalam kehidupan anak-anak bangsa.
Editor : Anggi Septian A.P.