BLITAR – Krisis moneter 1998 menjadi porak-poranda yang memicu kerusuhan sosial, politik, dan perekonomian di Indonesia. Situasi politik saat itu tengah anjlok setelah mundurnya Presiden Soeharto dalam memimpin Indonesia pada 21 Mei 1998.
Habibie dibebankan tugas berat, bagaimana dirinya bergejolak mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi.
Habibie memahami bahwa pemulihan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa kestabilan politik dan sosial.
Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka ruang demokrasi yang sebelumnya terkekang di era Orde Baru.
Dalam waktu singkat, ia mencabut regulasi yang membatasi kebebasan pers dan membiarkan media lebih bebas mengkritik pemerintah.
Habibie kemudian merancang Pemilu 1999 sebagai pondasi demokrasi baru, mengesahkan UU Partai Politik No. 2 Tahun 1999, dan memberikan kesempatan kepada berbagai elemen masyarakat untuk mendirikan partai politik baru.
Dengan langkah ini, dominasi tunggal Partai Golkar yang berlangsung selama Orde Baru berakhir.
Habibie fokus mengedepankan rekonsiliasi nasional setelah dilanda kerusuhan dan ketegangan politik pada berbagai kelompok masyarakat, mahasiswa, dan aktivis.
Kerusuhan ini mengakibatkan banyak masyarakat miskin terdampak krisis moneter, Habibie memberikan program bantuan sosial melalui IMF dan pinjaman luar negeri.
Keberhasilan Habibie menjaga stabilitas sosial menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam waktu 17 bulan, nilai tukar rupiah yang semula anjlok hingga Rp16.800 per dolar AS kembali menguat ke kisaran Rp7.000.
Sejak itu, mata dunia berfokus kembali pada masa kejayaan Indonesia, investor asing mulai masuk dan menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Baca Juga: Sosok Edmouna Via Dolorosa, Wakil Jeng 1 Kabupaten Blitar 2025: Perempuan Harus Berdaya
Editor : Anggi Septian A.P.