BLITAR – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan komitmennya bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik atau kepentingan partai mana pun. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons terhadap kekhawatiran publik terkait netralitas program-program sosial yang selama ini rawan dipolitisasi, terutama menjelang tahun politik.
Menurutnya, bansos merupakan hak rakyat dan sepenuhnya harus dikelola secara profesional dan berbasis data yang valid.
"Saya tidak ingin program bansos digunakan sebagai kendaraan politik, baik untuk saya pribadi maupun untuk partai," kata Agus Jabo dalam wawancara bersama media usai pelantikan di Kementerian Sosial, Jakarta.
Baca Juga: Menurut Raditya Dika Compounding Return Pondasi Penting di Industri Kreatif
Dalam pandangan Agus Jabo, integritas dan objektivitas birokrasi harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa program bansos harus tetap fokus pada tujuannya: memberdayakan masyarakat miskin dan rentan agar mampu bangkit secara sosial dan ekonomi, bukan sekadar menjadi penerima bantuan pasif.
Jaga Jarak dari Politik Praktis
Agus Jabo yang dikenal sebagai tokoh gerakan kiri dan aktivis jalanan pada masa Orde Baru mengaku memilih untuk tetap menjaga jarak dari politik praktis sejak dirinya menerima amanah sebagai Wakil Menteri. Ia bahkan secara terbuka menolak permintaan partainya untuk memanfaatkan jabatan tersebut sebagai “kendaraan politik”.
“Saya sudah minta izin ke DPP dan DPN Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), bahwa saya tidak akan menjadikan posisi ini sebagai alat untuk konsolidasi partai. Saya ingin kerja profesional dan menjaga institusi Kemensos tetap bersih,” ungkapnya.
Baginya, posisi di pemerintahan bukan sekadar prestise politik, melainkan amanah perjuangan rakyat yang harus dijalankan dengan dedikasi dan kehati-hatian. Terlebih, masyarakat saat ini semakin cerdas dan mudah mengakses informasi. “Sekali saja program bansos kita gunakan untuk pencitraan, kepercayaan publik bisa langsung hilang,” ujarnya.
Baca Juga: Resmi! 6 Kriteria Warga yang Tak Lagi Dapat Bansos, Termasuk ASN dan Gaji di Atas UMK
Bersih-bersih Sistem dan Data
Salah satu langkah awal yang ia prioritaskan adalah memperbaiki sistem data penerima bantuan. Agus Jabo menyebut, selama ini data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih menyisakan banyak masalah. Ketidaksesuaian data acapkali membuat bantuan salah sasaran, bahkan menimbulkan konflik sosial di lapangan.
Untuk itu, Kementerian Sosial kini tengah mempercepat integrasi data bansos dengan instansi lain seperti BPS, Dukcapil, dan Bappenas melalui program Satu Data Nasional. “Tanpa data yang akurat dan mutakhir, mustahil program bansos kita tepat sasaran. Ini pekerjaan mendesak,” tegasnya.
Presiden Jokowi sendiri telah menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2025 yang mengatur percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk di dalamnya pembaruan sistem data penerima bantuan sosial secara berkala.
Baca Juga: Waspada! Pendamping Sosial & Pemilik Usaha Resmi Tak Lagi Dapat Bansos, Ini Kata Kemensos
Dari Jalanan ke Istana: Aktivis Sosialis Jadi Wamen
Perjalanan Agus Jabo ke kursi Wakil Menteri Sosial menjadi sorotan publik. Dulu ia dikenal sebagai aktivis PRD yang kerap diburu rezim Orde Baru. Kini, ia justru diberi mandat membantu negara menyejahterakan rakyat miskin.
Agus Jabo menyebut hal ini sebagai paradoks sejarah yang justru membuktikan bahwa jalan perubahan bisa beragam. "Dulu saya menentang kekuasaan yang otoriter, sekarang saya ada di dalam sistem tapi tetap membawa semangat perjuangan itu. Kekuasaan ini harus dipakai untuk mengabdi, bukan menikmati," katanya.
Namun, ia juga menyadari bahwa menjadi bagian dari sistem pemerintahan menuntut konsistensi dan pengawasan diri. “Saya tidak boleh tergoda untuk ikut-ikutan pragmatis. Tugas saya jelas: memastikan bansos tidak diselewengkan,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat, Jalan Memutus Kemiskinan
Salah satu program prioritas yang kini dikawal Agus Jabo adalah Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan alternatif berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan hidup.
“Transmisi kemiskinan dari orang tua ke anak itu nyata. Tanpa intervensi pendidikan yang kuat, siklus itu akan terus berulang,” kata Agus. Berdasarkan data Kemensos, sekitar 64,46% keluarga miskin ekstrem memiliki anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP atau SMA.
Sekolah Rakyat diharapkan menjadi intervensi langsung yang memutus rantai tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi menargetkan sekolah ini bisa menjadi legacy yang dilanjutkan pemerintahan selanjutnya.
Baca Juga: Waspada! Pendamping Sosial & Pemilik Usaha Resmi Tak Lagi Dapat Bansos, Ini Kata Kemensos
Reformasi dari Hilir: Bansos Plus Pemberdayaan
Agus Jabo juga mendorong agar kebijakan sosial tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan langsung tunai, tetapi juga menyertakan program pemberdayaan. Ia menyebut bansos semestinya menjadi pintu masuk untuk transformasi ekonomi keluarga miskin, bukan justru membuat mereka bergantung selamanya.
“Kita perlu ubah pendekatan. Jangan hanya kasih ikan, tapi juga pancing dan cara mancingnya. Kita butuh kombinasi antara bansos, pelatihan, hingga akses pasar,” jelasnya.
Beberapa program seperti ATENSI, KUBE, dan bantuan usaha kecil akan diperluas cakupannya, terutama di daerah-daerah yang masuk peta kemiskinan ekstrem.
Penutup: Bansos Harus Pulihkan Martabat
Di akhir wawancara, Agus Jabo menegaskan bahwa tujuan akhir program sosial bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memulihkan martabat rakyat kecil. “Bansos harus menjadikan orang berdaya, bukan bergantung. Inilah tugas saya sebagai Wamen, sekaligus sebagai aktivis yang kini bekerja dari dalam,” pungkasnya.
Editor : Anggi Septian A.P.