BLITAR - Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus menggenjot kinerja pendapatan asli daerah (PAD) yang hingga akhir triwulan kedua 2025 baru terealisasi sebesar 46,55 persen dari total target Rp 558 miliar. Hal ini membuat Bupati Blitar geram karena ada beberapa sektor belum maksimal.
Bupati Blitar awal bulan ini mengumpulkan semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk camat untuk mengevaluasi pendapatan asli daerah pada semester pertama.
Hasilnya, ada sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan retribusi pasar yang jadi sorotan. Tidak hanya itu, para camat juga diminta untuk memaksimalkan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Achmad Winarno mengatakan, PAD Kabupaten Blitar saat ini masih mencapai Rp 259,8 miliar.
Anggaran itu bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
“Dari sisi pajak daerah, realisasinya sudah mencapai 44,78 persen. Untuk retribusi daerah sebesar 41,27 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai 83 persen. Sementara untuk lain-lain PAD yang sah, bahkan sudah melampaui target, yakni 202 persen,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Winarno melanjutkan, secara umum capaian PAD masih sejalan dengan proyeksi per triwulan. Target yang ditetapkan Pemkab Blitar adalah 15 persen di triwulan pertama, 40 persen di triwulan kedua, 75 persen di triwulan ketiga, dan 100 persen hingga akhir tahun.
Namun, beberapa sektor memang menunjukkan realisasi yang masih rendah dan menjadi perhatian. Sektor yang capaiannya masih rendah di antaranya adalah pajak MBLB. Sebab, target MBLB tahun ini sebesar Rp 655 juta.
Namun hingga Juni lalu capaiannya masih Rp 110 juta. Meskipun begitu, Winarno optimistis pajak ini bisa memenuhi target hingga akhir tahun. Sebab sudah ada penerapan sistem penagihan baru yang berjalan per Juli.
“Kami harapkan dengan sistem baru yang berjalan penuh mulai Juli, targetnya bisa terkejar di triwulan berikutnya. Karena diprediksi penagihan baru dapat mendomplang PAD,” ungkapnya.
Selain MBLB, sektor retribusi pasar yang dikelola dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) juga menjadi sorotan. Rendahnya capaian retribusi disebabkan banyaknya pedagang yang tidak berjualan di dalam los atau kios pasar sehingga tidak membayar retribusi harian.
Bahkan banyak pedagang yang lebih memilih berjualan di luar area pasar atau secara daring. Maka dari itu, mereka tidak membuka lapak sehingga otomatis tidak bayar retribusi. Terbukti kini capaian retribusi pasar masih 30,89 persen, sedangkan targetnya Rp 5,3 miliar.
Bukan hanya disperindag, beberapa OPD lain juga mendapat perhatian dari Bupati Blitar, termasuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) yang mengelola retribusi dari pemanfaatan aset seperti sewa tempat ATM dan fasilitas lainnya.
Selain itu, dinas pertanian dan ketahanan pangan tidak bisa memaksimalkan retribusi laboratorium karena kendala alat yang rusak.
“Pak Bupati sudah mengevaluasi capaian PAD triwulan kedua. Beliau meminta semua OPD untuk meningkatkan kinerja dan mencari solusi agar target pendapatan bisa tercapai. Bahkan, camat-camat juga diminta lebih aktif memantau dan mendorong capaian PBB di wilayahnya,” pungkas Winarno. (jar/c1/ynu) (*)
Baca Juga: Kuliner Sate Taichan Tertahan Nafsu Produksi Sepasang Sahabat asal Blitar Buat Ketagihan
Editor : M. Subchan Abdullah