BLITAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i akan menolak keras jika calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar berasal dari luar daerah.
Pasalnya, mengimpor pejabat dari luar justru berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam tubuh birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.
Tak hanya itu, mendatangkan calon sekda dari luar daerah menunjukkan regenerasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Blitar dinilai buruk.
Menurut Rifa’i, kehadiran pejabat dari luar daerah bisa memicu polarisasi di internal ASN. Bakal muncul faksi-faksi baru, misalnya ada kubu pendukung sekda, ada pula pendukung bupati atau wakil bupati.
“Hal semacam ini akan mengganggu soliditas birokrasi. Seolah-olah tak ada yang pantas dari internal menjadi sekda di Pemkab Blitar,” ungkapnya.
Tak dipungkiri pengisian jabatan sekda sepenuhnya menjadi kewenangan kepala daerah.
Namun dari sisi legislatif juga memberi sinyal soal kriteria figur yang dianggap layak menduduki posisi strategis tersebut.
Menurut Rifa’I, calon sekda idealnya berasal dari kalangan ASN senior di lingkungan Pemkab Blitar. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan regenerasi birokrasi yang sehat.
Syaratnya juga harus jelas, serta memenuhi secara administratif dan merupakan ASN senior.
“Jangan sampai jabatan sekda menjadi semacam balas budi politik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menegaskan, pengisian jabatan sekda masih menjadi domain penuh kepala daerah.
DPRD baru akan terlibat dalam tahapan akhir setelah melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi.
Sampai saat ini, belum ada informasi resmi mengenai siapa saja nama-nama yang masuk dalam bursa calon Sekda Kabupaten Blitar.
Namun, DPRD menyatakan siap menjalankan tugasnya sesuai mekanisme ketika sudah masuk pada tahap pembahasan.
“Terkait sekda, kami dari DPRD belum bisa menanggapi lebih jauh. Karena itu menjadi kewenangan bupati. Jika memang nantinya ada mekanisme persetujuan dari DPRD, tentu semuanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Baca Juga: Jejak Sejarah Kepercayaan Kapitayan di Berbagai Wilayah Nusantara
Editor : M. Subchan Abdullah