BLITAR – Sebuah cuplikan film dokumenter lawas tahun 1927 membuka jendela waktu ke masa lampau, menampilkan sosok Bupati Blitar saat itu, Kanjeng Warso Hadiningrat, yang tengah melakukan perjalanan resmi dari pendopo kabupaten menuju salah satu desa di wilayahnya.
Rekaman tersebut menjadi saksi bisu pentingnya momen sakral dalam sejarah Blitar semasa Hindia Belanda, sekaligus menggambarkan hubungan erat antara pemimpin lokal dan masyarakat desa yang dipimpinnya.
Dalam frame hitam putih yang membeku oleh zaman, Bupati Warso Hadiningrat terlihat mengenakan busana resmi lengkap dengan iring-iringan berkuda dan abdi dalem.
Baca Juga: Polisi Ungkap Pria Sebatang Kara Warga Kanigoro Blitar Membusuk di Kontrakan
Adegan tersebut menjadi bukti visual betapa tata pemerintahan kala itu tak hanya sekadar birokratis, namun juga sarat dengan simbolisme budaya dan spiritual.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perjalanan dari pendopo ke desa merupakan representasi konkret antara kekuasaan pusat dan jangkauan pelayanan kepada rakyat. Jejak ini memperkaya narasi panjang sejarah Blitar di era kolonial Hindia.
Kehadiran seorang bupati di tengah masyarakat desa bukanlah momen biasa. Dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda, bupati merupakan penguasa lokal yang memiliki peran ganda: sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial sekaligus pelindung nilai-nilai budaya lokal.
Baca Juga: Gas Melon Mulai Langka di Blitar, Disperindag-Pertamina Turun Lakukan Penelusuran
Warso Hadiningrat menjalankan peran itu dalam konteks Blitar dengan kharisma dan kedekatan sosial yang terekam dalam video tersebut.
Tradisi Iring-Iringan: Antara Simbol Kekuasaan dan Kearifan Lokal
Perjalanan resmi seorang bupati tidak bisa dilepaskan dari tata cara adat dan protokol yang sudah mengakar dalam masyarakat Jawa, termasuk di Blitar. Iring-iringan bupati yang berkuda, diikuti para abdi dalem dan perangkat pemerintahan, merupakan bentuk visual dari tatanan kekuasaan tradisional.
Namun, dalam konteks sejarah Blitar di era Hindia, tradisi ini juga dimanfaatkan untuk menanamkan rasa hormat dan keterhubungan antara rakyat dan pemimpinnya.
Simbolisme ini semakin kuat ketika perjalanan tersebut menyasar desa-desa terpencil. Bukan hanya sebagai bentuk inspeksi administratif, namun juga menjadi momen komunikasi sosial, spiritual, bahkan budaya.
Baca Juga: Polisi Ungkap Pria Sebatang Kara Warga Kanigoro Blitar Membusuk di Kontrakan
Dalam setiap langkah kuda, dalam setiap sorak-sorai warga desa menyambut rombongan, terdapat denyut kehidupan lokal yang menyatu dengan sistem pemerintahan tradisional.
Pendopo dan Desa: Dua Titik dalam Nadi Pemerintahan Tradisional
Pendopo kabupaten merupakan jantung administratif Blitar pada masa itu. Di sanalah berbagai keputusan penting diambil, pertemuan adat dilakukan, serta interaksi antara pejabat dan rakyat difasilitasi.
Dalam rekaman video, keberangkatan sang bupati dari pendopo menandai dimulainya pengembaraan ke titik-titik kehidupan rakyat: desa-desa agraris di kaki gunung maupun lembah sungai.
Pergeseran dari pusat ke pinggiran ini bukan sekadar mobilitas fisik, tetapi juga mencerminkan filosofi pemerintahan Jawa lama: manunggaling kawula lan gusti, atau bersatunya pemimpin dan rakyat. Dalam konteks sejarah Blitar, filosofi ini tetap menjadi landasan moral yang kuat, bahkan hingga kini.
Baca Juga: Kenapa Dipanggil Gus? Gus Iqdam Beberkan Rahasia Garis Keturunan Kiai Zubaidi
Di masa kolonial Hindia Belanda, pendekatan seperti ini cukup langka di wilayah lain. Tak heran jika banyak sejarawan lokal menilai Warso Hadiningrat sebagai sosok pemimpin yang mampu menjembatani sistem kolonial dengan nilai-nilai Jawa yang luhur.
Perjalanannya bukan sekadar dinas, tetapi perwujudan simbolis dari rasa tanggung jawab dan kepemimpinan yang membumi.
Menyusun Kembali Sejarah Blitar Lewat Gambar Bergerak
Video dokumenter tahun 1927 ini bukan sekadar arsip visual. Ia adalah artefak sejarah yang mampu menghidupkan kembali narasi sejarah Blitar yang selama ini tertutup oleh buku-buku resmi Hindia Belanda.
Dari gambar-gambar yang membekukan momen, kita bisa membaca bagaimana wajah Blitar masa lalu: penuh kehormatan, tradisi, dan keterhubungan antar lapisan masyarakat.
Sayangnya, nama-nama seperti Warso Hadiningrat jarang disebut dalam pelajaran sejarah nasional. Ia adalah contoh nyata bagaimana tokoh-tokoh lokal memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter masyarakat, terutama di daerah seperti Blitar.
Baca Juga: Pilar Kelima Demokrasi: Kritik Tanpa Solusi, Sound Horeg dan Logo HUT dalam Satire Abdel Achrian
Oleh karena itu, penting kiranya masyarakat Blitar hari ini mulai mengapresiasi kembali warisan kepemimpinan lokal yang berakar pada nilai dan budaya mereka sendiri.
Refleksi Zaman: Dari Bupati Berkuda ke Pemimpin Digital
Kini, hampir seratus tahun berselang, Blitar telah berubah menjadi kabupaten yang modern. Jalan-jalan desa telah beraspal, komunikasi tidak lagi mengandalkan utusan berkuda, dan pemimpin bisa menyapa rakyat lewat layar gawai.
Namun, semangat pelayanan langsung yang diperlihatkan oleh Warso Hadiningrat tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati tidak hanya memerintah dari balik meja, tetapi hadir, berjalan, dan menyapa rakyatnya langsung.
Video dokumenter 1927 ini adalah pintu ke masa lalu yang membuka banyak pertanyaan, namun juga menyodorkan jawaban tentang siapa kita sebagai masyarakat Blitar.
Baca Juga: Silsilah Kiai Legendaris Blitar: Gus Iqdam dan Jejak Pondok Mamba’ul Hikam Mantenan
Dalam bingkai sejarah yang lebih besar, kisah ini adalah bagian dari mozaik indah tentang peran daerah dalam narasi besar Hindia Belanda. Maka, sudah saatnya sejarah Blitar ditulis kembali—bukan hanya dari perspektif penjajah, tetapi juga dari pandangan rakyat dan pemimpinnya.
Editor : Anggi Septian A.P.