BLITAR - Perjalanan panjang Kabupaten Blitar sebagai sebuah entitas politik dan administratif tak bisa dilepaskan dari sejarah besar Nusantara. Wilayah ini bukanlah bentukan modern semata, tapi telah memiliki akar kekuasaan sejak era Majapahit. Saat Raden Wijaya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi, salah satu langkah awalnya adalah membentuk kadipaten-kadipaten baru untuk memperkuat basis kekuasaan, termasuk wilayah selatan Sungai Brantas yang kemudian dikenal sebagai Kadipaten Balitar, cikal bakal Kabupaten Blitar.
Dalam sejarah lokal, wilayah Blitar mula-mula dibuka dan ditata oleh Nila Suwarna, seorang panglima kepercayaan Raden Wijaya. Ia bertugas membabat alas dan menumpas ancaman dari sisa-sisa pasukan Tartar yang masih berkeliaran setelah ditundukkan. Atas jasanya, Nila Suwarna diangkat sebagai Adipati Ario Blitar I, dan kawasan yang ia pimpin menjadi satu dari sekian kadipaten penting di era Majapahit. Sejak saat itu, wilayah ini terus dikenal dengan sebutan Blitar, baik secara administratif maupun kultural.
Transformasi dari kadipaten menjadi kabupaten menunjukkan kesinambungan historis yang jarang dimiliki oleh banyak daerah. Sejak abad ke-14, Blitar sudah memainkan peran administratif dalam struktur kekuasaan kerajaan besar. Masa Majapahit hanyalah permulaan dari perjalanan panjang itu, yang kemudian dilanjutkan ke era Demak, Mataram Islam, kolonial Belanda, hingga zaman kemerdekaan Republik Indonesia.
Baca Juga: Di Desa Suru, Heru Tjahjono Ajak Warga 'Mangayubagyo' Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Era Demak dan Mataram: Warisan Islam di Blitar
Ketika Majapahit runtuh pada akhir abad ke-15, wilayah Blitar tidak serta-merta hilang dari panggung sejarah. Justru, kadipaten ini masuk ke dalam lingkup kekuasaan Kesultanan Demak dan kemudian Kesultanan Mataram, dua kerajaan Islam besar yang mewarisi wilayah kekuasaan Majapahit. Meskipun secara struktur nama dan peran berubah, namun posisi Blitar sebagai wilayah administratif tetap dipertahankan.
Dalam beberapa manuskrip dan catatan babad, Adipati Blitar disebut sebagai tokoh penting yang ditugaskan menjaga stabilitas di wilayah selatan.
Masa ini ditandai pula dengan masuknya nilai-nilai Islam, pembentukan pesantren-pesantren tua, dan peran elite lokal dalam menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat sekitar. Jejak arsitektur dan budaya Islam mulai terlihat dari masjid-masjid kuno serta sistem sosial masyarakat yang berkembang.
Baca Juga: Dari Blitar ke Madiun: Ternyata Pusat Kekuasaan Pangeran Arya Blitar Ada di Sini!
Zaman Belanda: Blitar Menjadi Kawedanan Hingga Kabupaten
Masuk ke era kolonial Belanda, struktur pemerintahan mengalami reorganisasi besar-besaran. Kadipaten-kadipaten tradisional dibagi menjadi afdeling (kawedanan), dan Blitar termasuk di dalamnya.
Sejak pertengahan abad ke-19, Blitar telah berstatus sebagai wilayah administrasi penting dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda, lengkap dengan asisten residen dan aparat birokrasi kolonial.
Menurut arsip kolonial, Blitar memiliki posisi strategis karena letaknya yang berada di jalur selatan Jawa Timur. Di masa ini, infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan gedung-gedung pemerintahan mulai dibangun. Bahkan, rumah dinas bupati dan kantor-kantor pemerintahan saat ini masih banyak yang menempati bangunan bergaya kolonial yang merupakan warisan masa tersebut.
Baca Juga: Siapa Sudomo? Misteri Arya Blitar yang Nyaris Jadi Raja Tanah Mataram
Masa Republik: Kabupaten Blitar dalam Bingkai NKRI
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, wilayah Blitar resmi ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur. Pada 5 Agustus 1324 Saka (bertepatan dengan 5 Agustus 1906 dalam kalender Masehi), wilayah ini ditetapkan sebagai daerah administrasi resmi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kemudian diadopsi sebagai Hari Jadi Kabupaten Blitar.
Sebagai kabupaten modern, Blitar terus berkembang dari sisi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, hingga sektor pariwisata sejarah dan budaya. Wilayah ini dikenal sebagai tempat dimakamkannya Presiden Soekarno, tokoh proklamator bangsa, yang menambah nilai historis dan simbolik bagi identitas Kabupaten Blitar di mata nasional.
Hari ini, Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga wisata heritage. Namun di balik semua capaian itu, tersimpan sejarah panjang dari masa kerajaan, kesultanan, kolonialisme, hingga republik yang menjadi fondasi kuat bagi identitas Blitar sebagai wilayah yang punya kontinuitas sejarah luar biasa.
Baca Juga: Di Balik Grebeg Pancasila Blitar: Dari Seniman ke Politik hingga Mendapat Respon Presiden
Menyatukan Sejarah, Menjaga Identitas
Transformasi dari Kadipaten Majapahit ke Kabupaten Blitar bukan hanya soal perubahan nama atau status administratif. Ia mencerminkan perjalanan sebuah entitas yang mampu beradaptasi melewati berbagai zaman—dari era kerajaan Hindu-Buddha, Islam, kolonial, hingga Indonesia modern.
Ini menjadi bukti bahwa Blitar bukan hanya tempat di peta, melainkan entitas yang hidup dalam sejarah panjang bangsa.
Di tengah gelombang globalisasi dan urbanisasi saat ini, pengetahuan tentang asal-usul dan evolusi administratif seperti ini sangat penting untuk memperkuat identitas lokal. Dengan mengenal sejarahnya, masyarakat Blitar diharapkan bisa membangun masa depan yang lebih berakar dan bermartabat.
Baca Juga: Bung Karno Lebih Besar dari Blitar: Pusara Kota & Pusara Nasional di Grebeg Pancasila