BLITAR– Sejarah Blitar tak hanya berisi kisah kejayaan dan kemenangan. Di balik berdirinya Kadipaten Blitar, tersimpan cerita kelam tentang darah, pengkhianatan, dan perebutan tahta.
Tokoh sentral dalam sejarah Blitar pada masa awal adalah Adipati Aryo Blitar I, yang dikenal juga sebagai Nila Suwarna. Ia adalah anak Adipati Wilatika Tuban sekaligus orang kepercayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15.
Blitar saat itu masih berupa hutan lebat di selatan. Nila Suwarna ditugaskan oleh Majapahit untuk menumpas pasukan Tartar dari Mongolia yang bersembunyi di wilayah ini.
Baca Juga: Terlibat Kasus Dugaan Korupsi DD, Kades di Blitar Ini Harus Diberhentikan Sementara oleh Pemkab
Pertempuran berlangsung sengit, namun Nila Suwarna berhasil mengalahkan pasukan Tartar. Atas jasanya, ia diberi hak mengelola wilayah tersebut oleh Majapahit.
Ia pun dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar I. Nama “Blitar” berasal dari kata “Bali” (mengusir) dan “Tartar” (musuh dari Mongolia) sebagai pengingat kemenangan tersebut.
Pemerintahan Aryo Blitar I berjalan baik dan membawa kemakmuran. Ia menikahi Dewi Rayung Bulan, yang dikenal sebagai Gutri Rayung Bulan, dan memiliki seorang putra bernama Joko Kandung.
Baca Juga: Sunset Memukau di Pantai Serang Blitar Jadi Daya Tarik Wisatawan Sekaligus Tempat Nongkrong
Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Patih Kadipaten Blitar, Ki Sengguh, diam-diam menyimpan ambisi untuk merebut kekuasaan.
Ki Sengguh mengkhianati Aryo Blitar I dan melancarkan pemberontakan. Dalam pertempuran, Aryo Blitar I gugur, meninggalkan duka mendalam bagi rakyat dan keluarganya.
Setelah itu, Ki Sengguh mengambil alih kekuasaan dan menyematkan gelar Adipati Aryo Blitar II pada dirinya. Ia bahkan berniat menikahi Dewi Rayung Bulan.
Rencana itu memicu kemarahan Joko Kandung. Ia bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya dan membersihkan nama keluarga.
Dengan dukungan rakyat yang setia pada ayahnya, Joko Kandung mengobarkan pemberontakan melawan Aryo Blitar II. Pertempuran berlangsung keras, memakan korban di kedua belah pihak.
Akhirnya, Joko Kandung berhasil mengalahkan Aryo Blitar II. Kemenangan ini disambut sorak gembira rakyat yang kembali merasakan kepemimpinan keluarga asli pendiri Kadipaten Blitar.
Sebagai penghormatan, Joko Kandung dianugerahi gelar Adipati Aryo Blitar III. Namun, ia menolak secara resmi menduduki tahta, meski de facto tetap memimpin rakyatnya.
Penolakan itu diyakini sebagai bentuk rendah hati dan trauma atas perebutan kekuasaan berdarah yang baru saja terjadi. Namun, ia tetap menjaga keamanan dan kesejahteraan wilayahnya.
Seiring waktu, dinamika politik di Blitar terus berubah. Pada abad ke-18, Kadipaten Blitar kehilangan statusnya sebagai daerah perdikan akibat kebijakan Raja Amangkurat dari Kartasura.
Baca Juga: Hanya 12% Kepala Rumah Tangga Lulusan S1, Apa Dampaknya Bagi Masa Depan Generasi Muda?
Raja Amangkurat memberikan Blitar kepada Belanda sebagai hadiah atas bantuan mereka dalam perang saudara. Keputusan ini mengakhiri kedaulatan Kadipaten Blitar.
Masa penjajahan Belanda membawa penderitaan bagi rakyat. Berbagai bentuk penindasan memicu perlawanan yang terus membara di hati masyarakat Blitar.
Pada 1906, Belanda membentuk Gemeente Blitar untuk mengatur wilayah ini secara administratif. Tindakan ini kemudian dikenang sebagai awal berdirinya Kota Blitar modern.
Baca Juga: Menikmati Kelezatan Ikan Asap Pantai Tambakrejo Blitar, Bisa Langsung ke Warung Ini
Namun, pergolakan belum berakhir. Saat Jepang menduduki Blitar pada 1942, rakyat kembali mengalami penindasan. Situasi ini memuncak pada Pemberontakan PETA 14 Februari 1945.
Pemberontakan yang dipimpin Supriadi ini menjadi satu-satunya perlawanan bersenjata tentara didikan Jepang di Indonesia. Meskipun berakhir singkat, semangatnya menginspirasi perjuangan kemerdekaan.
Akhirnya, Proklamasi 17 Agustus 1945 disambut dengan suka cita oleh rakyat Blitar. Mereka mengikrarkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Baca Juga: Sejarah Gunung Kelud: Dari Kutukan Jadi Sumber Kehidupan
Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 yang mengesahkan Kota Blitar sebagai bagian resmi NKRI.
Kisah darah dan pengkhianatan di Kadipaten Blitar menjadi pelajaran berharga. Bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan membawa penderitaan, dan keberanian rakyat adalah kunci bertahannya sebuah daerah.
Hingga kini, sejarah Blitar tetap dikenang melalui cerita lisan, penelitian sejarah, dan simbol-simbol daerah seperti lambang kota bergambar Gunung Kelud dan Candi Penataran.
Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan warisan yang membentuk identitas dan kebanggaan warga Blitar di masa kini.
Editor : Anggi Septian A.P.