BLITAR – Dalam rentang lebih dari satu abad, sejarah Blitar mencatat perjalanan panjang perubahan status administratifnya. Dari awalnya berstatus Gemente di era kolonial Belanda, hingga menjadi kota resmi di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui UU No. 22 Tahun 1945, Blitar telah mengalami dinamika pemerintahan yang menarik untuk ditelusuri.
Perubahan status ini tidak hanya soal administrasi, tetapi juga mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di tengah arus zaman. Sejarah Blitar merekam bagaimana masyarakat beradaptasi dengan berbagai sistem pemerintahan, mulai dari kolonialisme Eropa, pendudukan militer Jepang, hingga masa awal kemerdekaan.
Kisah ini menjadi salah satu bab penting yang tak terpisahkan dari identitas kota. Bagi warga dan pemerhati sejarah, memahami perjalanan status Blitar berarti menelusuri denyut perubahan yang membentuk wajah kota saat ini. Sejarah Blitar dalam konteks ini adalah refleksi dari perjalanan bangsa secara keseluruhan.
Baca Juga: Terlibat Kasus Dugaan Korupsi DD, Kades di Blitar Ini Harus Diberhentikan Sementara oleh Pemkab
Era Gemente 1906: Awal Status Kota di Bawah Belanda
Menurut sumber arsip dan penelusuran Borin Vlong, status Gemente diberikan kepada Blitar pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Belanda. Istilah ini merujuk pada wilayah kota yang memiliki otonomi terbatas di bawah kontrol Residentie Kediri.
Pemberian status Gemente ini didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan pemerintahan di wilayah Blitar, terutama karena perannya sebagai pusat perdagangan hasil bumi seperti tebu dan kopi. Infrastruktur kota mulai dibangun, termasuk jalan raya, gedung pemerintahan, dan fasilitas publik.
Namun, otonomi yang dimiliki masih sangat terbatas. Pemerintah kolonial memegang kendali penuh atas kebijakan penting, sementara dewan kota hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Sunset Memukau di Pantai Serang Blitar Jadi Daya Tarik Wisatawan Sekaligus Tempat Nongkrong
Masa Pendudukan Jepang: Perubahan Struktur dan Kebijakan
Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942, struktur pemerintahan diubah. Status Gemente dihapus, diganti dengan sistem administrasi yang lebih sentralistik dan militeristik.
Pada masa ini, Blitar dijadikan pusat logistik dan pelatihan militer untuk mendukung upaya perang Jepang. Kebijakan ini berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal distribusi pangan, mobilisasi tenaga kerja, dan penggunaan fasilitas kota.
Meski dalam kondisi terjajah, masa ini justru melahirkan semangat perlawanan rakyat Blitar yang kemudian berpuncak pada Pemberontakan PETA 1945.
Baca Juga: Komisi III DPRD Mulai Sidak Progres Proyek Pembangunan Fisik di Kota Blitar, Ini Hasil Temuannya
Masa Awal Kemerdekaan dan UU No. 22/1945
Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Blitar menghadapi transisi pemerintahan yang penuh tantangan. Melalui UU No. 22 Tahun 1945, pemerintah pusat menetapkan Blitar sebagai kota resmi dalam struktur NKRI.
Penetapan ini menjadi tonggak penting yang menandai berakhirnya status kolonial dan awal babak baru sebagai kota yang berdaulat. Pemerintahan kota mulai menjalankan fungsi sepenuhnya, termasuk dalam pengelolaan administrasi, keamanan, dan pembangunan infrastruktur.
Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Ancaman agresi militer Belanda pada periode revolusi fisik sempat mengguncang stabilitas kota. Meski begitu, dukungan rakyat dan kekuatan pemerintahan lokal berhasil mempertahankan Blitar dalam NKRI.
Baca Juga: Panorama Gunung Kelud dari Udara: Kecantikan Kaldera yang Membius Mata Wisatawan
Perkembangan Pasca 1945: Dari Kota Kecil ke Kota Strategis
Pasca kemerdekaan, Blitar berkembang menjadi salah satu kota strategis di Jawa Timur. Keberadaannya sebagai kota kelahiran Bung Karno dan lokasi makam sang proklamator menambah nilai historis dan simbolis bagi Blitar.
Pembangunan infrastruktur terus dilakukan, mulai dari jalan kota, fasilitas pendidikan, hingga pusat perdagangan. Perubahan status administratif pada 1950-an dan 1980-an semakin memperkuat posisi Blitar dalam peta politik dan ekonomi Jawa Timur.
Dalam beberapa dekade terakhir, Blitar tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan budaya. Monumen, museum, dan bangunan peninggalan kolonial menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
Baca Juga: BPN Kabupaten Blitar Bantu Perluas Pasar UMKM Desa Kebon Duren Lewat Digital Marketing Reforma Agraria
Makna Perjalanan Status Kota bagi Warga Blitar
Perjalanan dari Gemente hingga menjadi kota resmi NKRI mencerminkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi masyarakat Blitar. Setiap perubahan status membawa tantangan sekaligus peluang, membentuk karakter kota yang tegas namun ramah, bersejarah namun terus bergerak maju.
Bagi generasi muda, memahami sejarah Blitar bukan hanya soal menghafal tanggal dan peristiwa, tetapi juga menyerap nilai perjuangan, kemandirian, dan semangat kebersamaan yang diwariskan pendahulu.
Kini, Blitar berdiri sebagai kota dengan identitas kuat, memadukan warisan sejarah dengan cita-cita masa depan. Dari masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga menjadi bagian NKRI, kisah ini menjadi bukti bahwa sejarah adalah fondasi yang menguatkan arah pembangunan sebuah kota.
Editor : Anggi Septian A.P.