BLITAR – Sejarah panjang bupati Blitar jaman Hindia Belanda menyimpan kisah menarik yang jarang diketahui publik. Dari perjanjian Sepreh tahun 1830 hingga menjelang pendudukan Jepang 1942, Blitar dipimpin tokoh-tokoh penting yang ikut membentuk identitas daerah.
Nama-nama besar seperti Raden Tumenggung Aryo Adinegoro hingga Pangeran Aryo Warsa Hadiningrat tercatat sebagai bupati Blitar jaman Hindia Belanda. Setiap masa pemerintahan mereka membawa tantangan berbeda, mulai dari pengelolaan wilayah baru hingga menghadapi letusan dahsyat Gunung Kelud.
Menelusuri jejak para bupati Blitar jaman Hindia Belanda bukan hanya soal silsilah kepemimpinan. Lebih dari itu, kisah mereka berkaitan erat dengan sejarah kolonial, perjuangan budaya, serta bencana alam yang mewarnai kehidupan masyarakat Blitar kala itu.
Pada awalnya, wilayah Blitar merupakan bagian dari Kadipaten Serengat. Setelah Perjanjian Sepreh 4 Juli 1830, wilayah Mancanegara Timur diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dari sinilah cikal bakal Kabupaten Blitar terbentuk.
Raden Tumenggung Aryo Adinegoro kemudian dikenal sebagai bupati pertama Blitar. Beliau resmi dilantik pada 1 April 1863 setelah sebelumnya memimpin sejak 1860. Masa pemerintahannya menandai berdirinya Blitar sebagai kabupaten mandiri.
Namun, kisah Aryo Adinegoro tidak sepenuhnya mulus. Keberhasilannya memajukan Blitar justru memunculkan intrik politik. Tuduhan dan fitnah membuat beliau memilih mengundurkan diri pada 1868. Dalam surat pengunduran dirinya, ia bahkan meminta agar menantunya diangkat sebagai pengganti.
Menantu tersebut adalah Raden Bayi Warsa Kusumo. Ia kemudian menjadi bupati Blitar berikutnya sejak 1869. Pada masa kepemimpinannya, ia mengalami kenaikan gelar bertahap: dari Tumenggung, Adipati, hingga akhirnya dianugerahi gelar Pangeran Aryo Warso Kusumo.
Warsa Kusumo memimpin hingga 1894. Pada masanya, hubungan antara penguasa lokal dengan pemerintah Hindia Belanda semakin kompleks. Selain itu, tantangan Blitar sebagai wilayah agraris juga makin berat, terutama menghadapi dinamika politik kolonial.
Bupati Blitar selanjutnya adalah Raden Mas Joyo Suparto, yang kemudian bergelar Pangeran Arya Sosro Hadinegoro. Ia memimpin dari 1894 hingga 1912. Masa pemerintahannya diwarnai oleh letusan Gunung Kelud 1901 yang menimbulkan kerusakan besar di wilayah Kediri dan Blitar.
Atas keberhasilannya menangani dampak bencana dan wabah penyakit, Sosro Hadinegoro menerima banyak penghargaan. Gelarnya pun meningkat hingga akhirnya pada 1915 ia resmi menyandang nama Pangeran Aryo Sosro Hadinegoro. Namun, ia wafat dua tahun kemudian pada 4 Desember 1917.
Tongkat kepemimpinan kemudian jatuh ke tangan Pangeran Aryo Warso Hadiningrat. Ia merupakan Bupati Blitar terakhir pada masa Hindia Belanda, menjabat sejak 1918 hingga 1942. Masa pemerintahannya tergolong berat, karena diwarnai kerusuhan sosial di Kesamben dan Wlingi, serta bencana besar letusan Gunung Kelud 1919.
Letusan 1919 menjadi salah satu yang terdahsyat dalam sejarah. Lebih dari 5.000 jiwa melayang, dan sebagian wilayah Blitar harus direlokasi ke timur, di daerah Bendo-Krit. Peristiwa ini menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinan Warso Hadiningrat.
Di tengah berbagai tantangan itu, Warso Hadiningrat terus mendapat kenaikan gelar. Dari Tumenggung, kemudian Adipati, hingga akhirnya pada 1940 beliau dianugerahi gelar Pangeran Aryo Warso Hadiningrat. Hal ini menunjukkan pengakuan besar dari pemerintah kolonial atas kiprahnya.
Pada 8 Maret 1942, Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. Dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, masa para bupati Blitar jaman Hindia Belanda pun resmi ditutup. Warso Hadiningrat menjadi saksi transisi besar menuju era pendudukan baru.
Sejarah para bupati Blitar jaman Hindia Belanda bukan sekadar catatan birokrasi. Ia adalah kisah tentang perjuangan menghadapi politik kolonial, bencana alam, serta dinamika sosial yang membentuk karakter Blitar hingga kini.
Melalui penelusuran sejarah ini, generasi muda bisa belajar bahwa kepemimpinan lokal punya peran penting dalam menghadapi tantangan zaman. Dari Aryo Adinegoro hingga Warsa Hadiningrat, jejak mereka tetap hidup dalam ingatan Blitar sebagai warisan budaya yang patut dijaga.
Editor : Anggi Septian A.P.