BLITAR – Sejarah bupati Blitar jaman Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar yang dikenal sebagai Perjanjian Sepreh 1830. Perjanjian ini dilaksanakan setelah berakhirnya Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro.
Blitar yang awalnya bagian dari Mancanegara Timur Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pemerintahan Hindia Belanda. Sejak itu, muncul catatan tentang bupati Blitar jaman Hindia Belanda yang memimpin wilayah ini.
Dalam catatan sejarah, Kabupaten Blitar lahir dari proses panjang restrukturisasi wilayah setelah Perang Jawa. Perjanjian Sepreh menjadi titik penting yang mengubah status Blitar dan menentukan siapa saja bupati Blitar jaman Hindia Belanda di masa awal.
Pada tanggal 3–4 Juli 1830, sebanyak 23 bupati dari wilayah Mancanegara Timur hadir dalam Perjanjian Sepreh. Mereka menandatangani dokumen penyerahan wilayah kepada pemerintah kolonial. Kabupaten Serengat, yang kala itu masih satu rumpun dengan Blitar, seharusnya diwakili dua bupati.
Sosok penting yang hadir adalah Raden Tumenggung Brotowijoyo. Ia menjadi salah satu bupati Serengat yang menandatangani perjanjian bersejarah tersebut. Sementara itu, Raden Tumenggung Mertodiningrat, bupati sepuh Serengat, berhalangan hadir dan diwakili oleh putra tertuanya.
Selepas perjanjian ini, struktur pemerintahan diubah oleh Hindia Belanda. Wilayah Serengat diturunkan statusnya menjadi onderregentschap atau wakil kabupaten. Posisi ini kemudian ditempati oleh Raden Ngabei Mertokusumo pada tahun 1831 hingga 1833.
Keputusan kolonial ini menjadi awal perubahan administrasi besar-besaran. Blitar yang sebelumnya hanya distrik kemudian berkembang menjadi onderregentschap mandiri. Nama Blitar resmi masuk peta administratif Hindia Belanda pada tahun 1850.
Mas Bayi Partowijoyo tercatat sebagai pejabat onderregent Blitar pertama. Ia menjabat sejak 1850 hingga 1852. Pada masa pemerintahannya pula, Blitar mulai mempersiapkan diri menjadi wilayah dengan struktur pemerintahan kabupaten.
Perubahan status ini semakin kokoh ketika pada tahun 1863, Raden Tumenggung Aryo Adinegoro dilantik sebagai Bupati Blitar pertama. Beliau menjadi figur kunci dalam sejarah bupati Blitar jaman Hindia Belanda, karena berhasil mengantarkan Blitar menjadi kabupaten penuh.
Aryo Adinegoro memimpin Blitar hingga 1869. Namun, perjalanan kariernya penuh intrik. Tuduhan dan serangan politik membuatnya mengundurkan diri. Ia berharap menantunya, Raden Bayi Warsa Kusumo, bisa menggantikan dirinya sebagai bupati berikutnya.
Warsa Kusumo kemudian memimpin Blitar dari 1869 hingga 1894. Dalam perjalanannya, ia naik pangkat dari Tumenggung, Adipati, hingga akhirnya mendapat gelar Pangeran Aryo. Kepemimpinannya menandai era stabilitas Blitar di bawah Hindia Belanda.
Setelah itu, tongkat kepemimpinan berlanjut ke Raden Mas Joyo Suparto. Beliau kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Aryo Sosro Hadinegoro. Menjabat dari 1894 hingga 1912, masa pemerintahannya diwarnai peristiwa besar yaitu letusan Gunung Kelud tahun 1901.
Pemerintahan kolonial sangat menghargai jasanya dalam penanganan bencana. Berbagai gelar kehormatan disematkan, hingga akhirnya ia resmi bergelar Pangeran pada 1915. Sosro Hadinegoro wafat pada 1917 dan dimakamkan di samping makam ayahnya.
Bupati terakhir pada masa Hindia Belanda adalah Pangeran Aryo Warsa Hadiningrat. Ia memimpin sejak 1918 hingga 1942. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah kerusuhan di Kesamben serta letusan dahsyat Gunung Kelud 1919 yang menelan ribuan korban jiwa.
Letusan itu bahkan memaksa relokasi sebagian kota Blitar ke wilayah timur, tepatnya Bendo-Krit. Meski demikian, Warsa Hadiningrat tetap dihormati dengan gelar Adipati hingga akhirnya Pangeran. Masa pemerintahannya berakhir seiring runtuhnya Hindia Belanda pada Maret 1942.
Jejak para bupati Blitar jaman Hindia Belanda memperlihatkan bagaimana sejarah lokal terkait erat dengan dinamika kolonial dan bencana alam. Perjanjian Sepreh 1830 menjadi pintu masuk lahirnya Kabupaten Blitar, yang kemudian berkembang hingga sekarang.
Sejarah ini memberi pelajaran penting. Bahwa lahirnya Kabupaten Blitar bukan hanya hasil keputusan politik, melainkan juga perjuangan dan adaptasi para pemimpin lokal menghadapi tekanan zaman. Dari Aryo Adinegoro hingga Warsa Hadiningrat, mereka adalah bagian dari perjalanan panjang Blitar.
Editor : Anggi Septian A.P.