BLITAR – Sejarah bupati Blitar jaman Hindia Belanda tidak hanya soal administrasi dan gelar bangsawan. Ada kisah penting tentang bagaimana mereka menghadapi bencana besar yang mengguncang masyarakat.
Dua peristiwa besar yang tercatat adalah letusan dahsyat Gunung Kelud tahun 1848 dan 1919. Keduanya menjadi ujian berat bagi bupati Blitar jaman Hindia Belanda. Respon mereka terhadap bencana meninggalkan jejak penting dalam catatan sejarah kolonial.
Kisah bupati Blitar jaman Hindia Belanda dalam mengelola dampak bencana juga memperlihatkan hubungan antara kekuasaan lokal dan kebijakan kolonial. Dari mitigasi hingga relokasi, mereka menjadi bagian penting dalam penanganan krisis.
Letusan pertama yang besar terjadi pada 16 Mei 1848. Kala itu, wilayah Blitar masih dalam tahap penataan administrasi di bawah Hindia Belanda. Distrik Serengat dan Blitar berada dalam pengawasan J. Laub, pejabat pengawas Belanda.
Letusan tersebut menimbulkan kerusakan besar di wilayah sekitar. Lahar dan abu vulkanik melanda perkebunan dan permukiman. Masyarakat Blitar harus menghadapi situasi sulit, sementara aparat kolonial berusaha menjaga stabilitas wilayah.
Meski tidak banyak catatan detail mengenai langkah mitigasi yang dilakukan, letusan 1848 menjadi pelajaran awal. Bencana alam sebesar itu menuntut adanya koordinasi antara pejabat lokal seperti onderregent dan pengawas kolonial.
Baca Juga: Kemeriahan Lomba Agustusan Anak-Anak di Desa Gadungan Blitar
Peristiwa jauh lebih dahsyat terjadi pada 20 Mei 1919. Saat itu, Gunung Kelud meletus hebat dengan korban lebih dari 5.000 jiwa. Blitar menjadi salah satu daerah terdampak paling parah.
Kala itu, bupati yang memimpin adalah Raden Mas Tumenggung Aryo Warsa Hadiningrat. Beliau baru saja menjabat sebagai Bupati Blitar sejak 1918. Tidak lama setelah menghadapi kerusuhan di Kesamben dan Wlingi, ia harus menghadapi bencana besar ini.
Lahar panas meluluhlantakkan wilayah perkebunan dan permukiman. Sungai-sungai dipenuhi material vulkanik. Dampak terburuk menimpa kawasan sekitar Wlingi hingga sebagian kota Blitar.
Baca Juga: Jalur Lingkar Gunung Kelud jadi Akses Penting Masyarakat Blitar tapi Kondisinya Rusak
Pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengambil keputusan besar. Sebagian wilayah Blitar harus direlokasi untuk menyelamatkan warga. Kota Blitar kemudian digeser beberapa kilometer ke arah timur, tepatnya ke wilayah Bendo dan Krit.
Relokasi ini menjadi momen penting dalam sejarah tata ruang Blitar. Letusan Kelud tidak hanya menelan korban, tetapi juga mengubah peta geografis kota. Peran bupati dalam mengawal proses ini sangat vital.
Atas upayanya mengendalikan situasi, Warsa Hadiningrat mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial. Gelar kehormatannya pun naik, dari Tumenggung menjadi Aryo, lalu Adipati, hingga akhirnya Pangeran pada 1940.
Kiprah Warsa Hadiningrat menunjukkan bagaimana seorang bupati lokal harus mengelola bencana dalam keterbatasan. Tidak hanya berhadapan dengan alam, tetapi juga dengan kebijakan kolonial yang ketat.
Letusan 1919 juga memperlihatkan dampak sosial-ekonomi yang luas. Perkebunan kopi dan tebu di Blitar hancur. Banyak pekerja kehilangan mata pencaharian. Namun, pemerintah kolonial tetap menjadikan Blitar sebagai wilayah penting karena kesuburan tanahnya.
Peristiwa ini mengajarkan bahwa peran bupati tidak sebatas memimpin administrasi. Mereka juga harus menjadi pemimpin dalam situasi krisis. Bupati Blitar jaman Hindia Belanda teruji dalam menghadapi bencana Kelud yang dahsyat.
Baca Juga: Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Blitar Lampaui Target, Ini Kata Dinkes
Hingga kini, ingatan tentang letusan Gunung Kelud tetap hidup di Blitar. Warga masih menceritakan bagaimana leluhur mereka selamat dari bencana. Relokasi kota Blitar pun menjadi bukti nyata betapa dahsyatnya letusan 1919.
Jejak ini menjadi bagian penting dari warisan sejarah. Bahwa kepemimpinan lokal, meski berada dalam bayang-bayang kolonial, tetap punya peran besar menyelamatkan masyarakatnya.
Dari letusan 1848 hingga 1919, Gunung Kelud mengajarkan bahwa alam punya kuasa besar. Namun, bagaimana manusia merespon bencana akan selalu tercatat dalam sejarah.
Sejarah bupati Blitar jaman Hindia Belanda memperlihatkan bagaimana pemimpin lokal ikut membentuk arah perjalanan daerah. Mereka tidak hanya tercatat dalam buku administrasi, tapi juga dalam kisah perjuangan menghadapi murka alam.
Editor : Anggi Septian A.P.