BLITAR – Permasalahan yang tengah dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo, satu demi satu terus diselesaikan. Bahkan, Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin siap terjun langsung untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja rumah sakit tersebut.
Beberapa permasalahan yang disorot oleh legislatif yaitu rendahnya pendapatan yang bersumber, baik dari retribusi maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penyelesaian utang hingga klaim pembayaran darah di Palang Merah Indonesia (PMI). Sejumlah permasalahan tersebut tengah diupayakan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk dibereskan secara bertahap.
”Ya, kami sudah tahu semuanya dan kami akan selesaikan. Saya kira itu adalah PR (pekerjaan rumah, Red) kami untuk segera diselesaikan,” kata Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.
Wali kota yang akrab disapa Mas Ibin ini mengatakan, permasalahan yang dialami oleh RSUD tersebut sebenarnya sudah ada sejak sebelum dirinya menjabat. Dengan kata lain, sudah ada sejak kepala daerah periode sebelumnya, namun belum dituntaskan.
”Ketika kami menjabat, kami langsung diberikan beban yang besar tersebut. Seperti kondisi BLUD yang kurang sehat dan sebagainya,” ungkapnya.
Maka dari itu, lanjut dia, perlu kebijakan-kebijakan konkret dan rasional untuk membenahi RSUD Mardi Waluyo menjadi lebih baik. Menjadikan rumah sakit plat merah tersebut kebanggaan masyarakat karena pelayanannnya yang optimal.
”Pembenahan tentunya dilakukan secara komprehensif. Mulai struktur organisasinya serta manajemennya agar tata kelolanya makin sehat,” ujarnya.
Di samping itu, upaya lain bisa melalui dukungan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit. Di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2025 ini, pemkot telah mengalokasikan anggaran untuk pembenahan sarpras RSUD meski tidak besar, yakni kurang dari Rp 1 miliar.
Terkait permasalahan utang serta klaim pembayaran darah ke PMI, jelas Ibin, akan diselesaikan secara bertahap. Pemkot tidak bisa serta merta untuk menuntaskan secara langsung masalah utang maupun klaim tersebut karena berkaitan dengan kekuatan anggaran. “Tentunya jika nanti rumah sakit sudah memiliki pendapatan yang besar atau surplus, kami akan bereskan bertahap atau mencicil,” terangnya.
Pemkot mengupayakan kondisi BLUD harus sehat terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Pemkot juga memproyeksikan pada 2026 mendatang RSUD bisa berkontribusi menyumbang pendapatan untuk pemkot Blitar.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kota Blitar mendorong Pemkot Blitar untuk menyelesaikan permasalahan di RSUD Mardi Waluyo. Kepala daerah diminta untuk turun langsung memonitor dan mengevaluasi kondisi rill di rumah sakit.
“Termasuk salah satunya mengenai ketersediaan obat-obatan di rumah sakit. Ketersediaan obat ini penting dan krusial karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,” terang Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Yasa Kurniawanto. (sub/ady) (*)
Baca Juga: Menilik Cuan Produksi Senapan Angin di Desa Selokajang Blitar: Kini Jadi Sumber Penghasilan Warga
Editor : M. Subchan Abdullah