BLITAR - Sejarah Indonesia mencatat, Supersemar menjadi titik balik bagi Presiden Soekarno. Dari dokumen itulah, kekuasaan Bung Karno perlahan dipreteli hingga ia tak lagi berdaya.
Supersemar, surat perintah 11 Maret 1966, memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan keamanan. Dari situ, Soeharto bergerak cepat membubarkan PKI dan menangkap para menteri pendukung Soekarno.
Sejak saat itu, posisi Soekarno tidak lagi kuat. Ia hanya menjadi presiden formal yang kewenangannya tinggal nama. Supersemar benar-benar menjadi pintu masuk pergeseran kekuasaan.
Sebelum Supersemar, Soekarno sebenarnya sudah menghadapi badai besar. Peristiwa G30S membuatnya berada di posisi sulit. Ia dituduh tahu lebih dulu soal penculikan jenderal, bahkan disebut terlibat.
Sidang kabinet Dwikora yang digelar di Istana Bogor memperlihatkan sikapnya. Dengan tenang, ia menyebut G30S hanya riak kecil di tengah lautan. Senyum dan canda Bung Karno kala itu justru memicu kecurigaan.
Apalagi ia tak hadir dalam pemakaman para jenderal yang gugur. Dari situ, kepercayaan terhadapnya mulai runtuh. Perlahan, kendali politiknya diambil alih oleh militer.
Ratna Sari Dewi, istrinya, bahkan sampai menulis surat peringatan. Ia khawatir sikap suaminya dianggap tak serius menghadapi tragedi. Bung Karno menjawab, ia hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa situasi terkendali.
Namun, tafsir publik berbeda. Justru banyak yang menduga Soekarno dekat dengan PKI. Akibatnya, posisinya semakin terjepit. Dukungan terhadapnya kian melemah dari berbagai sisi.
Lemahnya posisi itu dimanfaatkan oleh Soeharto. Dengan Supersemar di tangan, Soeharto mengonsolidasikan kekuatan dan mengamankan lawan politiknya.
Pada 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri pendukung Bung Karno. Tak lama kemudian, kabinet baru dibentuk dengan orang-orang pilihan Soeharto.
Sejak itu, Soekarno hanya jadi tukang teken. Ia tidak bisa lagi mengambil keputusan penting. Bahkan, ruangnya berbicara di hadapan publik juga dibatasi.
Sejarawan John Dill menggambarkan kondisi itu dengan kalimat pahit dari Soekarno: “Saya diam dalam 1000 bahasa.” Bung Karno memang masih presiden, tetapi kuasanya sudah nyaris nol.
Meski begitu, Bung Karno tak menyerah begitu saja. Ia mencoba bertahan lewat pidato pertanggungjawaban Nawaksara pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS. Dalam pidato itu, ia menegaskan masih berpegang pada konstitusi.
Sayangnya, Nawaksara ditolak. Upaya berikutnya lewat pidato pelengkap pada 10 Januari 1967 juga dimentahkan. Itulah usaha terakhir Bung Karno mempertahankan posisinya.
Pada 12 Maret 1967, MPRS mencabut mandatnya dan menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Bung Karno kalah telak.
Supersemar yang awalnya hanya sebuah surat perintah keamanan berubah menjadi alat legalisasi peralihan kekuasaan. Soekarno tersingkir tanpa perlawanan berarti.
Bagi banyak orang, ini adalah tragedi. Sang proklamator yang memimpin bangsa menuju kemerdekaan justru dijatuhkan oleh orang yang dulu ia percayai.
Setelah itu, kehidupan Bung Karno jungkir balik. Dari istana megah, ia berakhir di Wisma Yaso sebagai tahanan politik. Hidupnya diliputi kesepian hingga wafat pada 21 Juni 1970.
Kisah Supersemar tetap menjadi kontroversi sejarah. Ada yang menilai dokumen itu lahir karena tekanan, ada pula yang menganggapnya keputusan sadar dari Bung Karno.
Namun yang pasti, Supersemar adalah awal dari akhir perjalanan politik Soekarno. Dari surat itu, lahirlah Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun.
Sejarah mencatat, satu tanda tangan mengubah arah bangsa. Dan bagi Soekarno, tanda tangan itu mengantarnya dari puncak kejayaan menuju kesunyian yang menyayat hati.
Editor : Anggi Septian A.P.