BLITAR - Setelah Supersemar menandai awal keruntuhannya, Soekarno masih mencoba bertahan. Ia tahu kekuasaannya makin dipreteli, tetapi hatinya sebagai pejuang belum mau menyerah.
Usaha terakhirnya tercatat dalam sejarah melalui pidato Nawaksara. Pidato itu disampaikan Bung Karno di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 22 Juni 1966.
Lewat pidato ini, Bung Karno ingin mempertahankan legitimasinya sebagai presiden sekaligus menjelaskan posisinya terkait peristiwa G30S.
Dalam pidato Nawaksara, Bung Karno menyampaikan pertanggungjawaban. Ia menyinggung bahwa dirinya sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS, dan ia menerima itu dengan catatan: sebaiknya MPR yang menetapkan adalah hasil pemilu, bukan sekadar lembaga sementara.
Soekarno masih berusaha mengingatkan pentingnya konstitusi. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah atas peristiwa G30S, dan tetap berpegang pada prinsip demokrasi terpimpin.
Namun, semangat itu berhadapan dengan realitas politik. MPRS menolak pidato Nawaksara.
Bagi MPRS, isi pidato Soekarno dianggap tidak menjawab persoalan pokok, terutama soal keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Padahal, isu PKI saat itu menjadi senjata utama militer untuk melemahkan Soekarno.
Bung Karno memang tidak pernah secara tegas menyalahkan PKI. Baginya, G30S adalah masalah internal Angkatan Darat. Sikap itu membuatnya dituduh melindungi PKI.
Akibatnya, pidato Nawaksara yang semestinya menjadi tameng, justru dianggap tak layak. Penolakan itu menjadi pukulan telak bagi Soekarno.
Meski ditolak, Bung Karno tidak langsung menyerah. Pada 10 Januari 1967, ia kembali dengan pidato pelengkap Nawaksara. Isinya berusaha memperjelas sikapnya terkait G30S dan posisi politiknya saat itu.
Sayangnya, nasibnya sama. Pidato pelengkap Nawaksara juga ditolak mentah-mentah oleh MPRS. Jalan Bung Karno untuk membela diri benar-benar buntu.
Itulah akhir dari usaha politiknya. Setelah itu, arus sejarah bergerak cepat, meninggalkan Soekarno yang semakin terpojok.
Penolakan Nawaksara memperlihatkan betapa dominannya militer dan Soeharto kala itu. Dukungan politik untuk Bung Karno sudah runtuh.
Soeharto dengan cepat memperkuat posisinya. Ia membubarkan PKI, menangkap para menteri pendukung Soekarno, dan membatasi ruang gerak sang proklamator.
Soekarno tidak lagi punya panggung untuk berorasi. Nawaksara adalah panggung terakhirnya, dan ia kalah di sana.
Pada 12 Maret 1967, MPRS resmi mencabut mandat Soekarno sebagai presiden. Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden. Sejarah mencatat, Bung Karno resmi tumbang.
Nawaksara yang diniatkan sebagai perisai berubah menjadi batu nisan politik Soekarno. Setelah itu, ia hanya bisa pasrah menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya sudah habis.
Bung Karno, sang orator ulung, akhirnya bungkam dalam kesepian.
Meski gagal, pidato Nawaksara tetap menjadi catatan penting sejarah. Pidato itu menunjukkan bahwa Soekarno masih berusaha berdiri tegak di tengah badai. Ia tidak menyerah begitu saja, meski tahu peluangnya kecil.
Bagi sebagian sejarawan, Nawaksara adalah simbol kegigihan Soekarno. Bagi yang lain, itu adalah bukti bahwa Bung Karno sudah tidak peka terhadap situasi politik.
Apa pun tafsirnya, Nawaksara menegaskan satu hal: Soekarno tetap seorang petarung hingga titik terakhir.
Kini, Nawaksara dikenang bukan hanya sebagai teks pidato, tetapi sebagai drama politik besar. Pidato itu menjadi saksi bagaimana seorang presiden yang dulu dielu-elukan akhirnya harus menghadapi penolakan bangsanya sendiri.
Soekarno, yang dulu disambut sorak-sorai jutaan rakyat, akhirnya hanya bisa menatap hening di ruang sidang MPRS. Itulah ironi sejarah yang tak bisa dihapus.
Dan sejak Nawaksara ditolak, perjalanan menuju akhir hidup Bung Karno sebagai tahanan politik sudah dimulai.
Editor : Anggi Septian A.P.