BLITAR – Proses perbaikan sejumlah fasilitas penting di gedung DPRD Kabupaten Blitar masih belum jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mempertimbangkan mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Namun pastinya akan dibahas dalam waktu dekat ini, dengan adanya pembahasan APBD perubahan minggu ini.
Suasana panas terasa di ruang paripurna karena tidak ada air conditioner (AC) ketika acara penting, Selasa (9/9/2025). Padahal, Bupati Blitar dan anggota DPRD sedang mengadakan rapat dengan agenda penjelasan bupati terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.
Bupati Blitar Rijanto memastikan usulan perbaikan gedung DPRD telah masuk dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini. Meskipun begitu, pemerintah daerah juga masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait dukungan anggaran.
“Ini tampaknya juga dari pusat meminta data-data dari kami. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk yang jelas, apakah akan ada dukungan dari pusat atau tidak. Kalau memang tidak ada, otomatis akan kami tangani lewat APBD daerah,” ujarnya.
Rijanto melanjutkan, pembahasan detail soal alokasi anggaran akan dilakukan bersama DPRD melalui komisi terkait. Tentunya nanti tetap melalui pembahasan yang detail dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran DPRD. Hasilnya akan diputuskan secara bersama.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengakui banyak fasilitas yang rusak dan hilang setelah peristiwa pembakaran dan penjarahan di kantornya pada Minggu (31/8/2025) dini hari lalu. Mulai AC, mikrofon, hingga kaca meja hilang.
“Jangankan AC, mikrofon anggota juga hilang semua. Kaca meja pun rusak. Ini semua jadi pelajaran untuk kita ke depan. Kami usulkan 30 persen dari APBD perubahan untuk perbaikan beberapa ruang DPRD yang prioritas,” ungkapnya.
Supriadi menegaskan, pembahasan anggaran perbaikan akan difokuskan pada hal-hal yang sifatnya urgen dan menunjang kinerja anggota dewan. “Memang sebagian anggaran perbaikan diajukan lewat PAK. Namun hanya untuk yang penting-penting saja, seperti ruang paripurna dan fasilitas pelayanan.
Selain soal anggaran, Supriadi juga menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif di wilayah Blitar. Menurutnya, kondisi keamanan dan ketertiban akan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan.
“Lengkapnya akan kami bahas dalam minggu ini, tapi perkiraan sementara sekitar Rp 10 miliar kalau untuk perbaikan semuanya. Tapi sekali lagi, prioritasnya hanya yang mendesak dulu. Banyak hal yang harus kita pikirkan bersama. Yang utama, wilayah kita tetap kondusif agar kerja-kerja pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah