BLITAR – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di ruang rapat paripurna, Rabu (10/9). Seluruh fraksi menyampaikan catatan, kritik, sekaligus dukungan terhadap arah kebijakan anggaran.
Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, dan mempersilakan juru bicara tiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya. Mulai dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, PDIP, PKB, dan Gerakan Persatuan Demokrat.
Juru bicara fraksi PAN, Andika Agus Setiawan, menegaskan dukungan terhadap penyusunan RAPBD Perubahan 2025. Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tetap mengacu pada visi-misi bupati dan wakil bupati dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Program yang disusun harus benar-benar urgen dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, pelaksanaan misi pembangunan berbasis kinerja bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Andika menambahkan, jangan sampai momentum yang tersisa di akhir periode ini membuat pemerintah kehilangan kesempatan untuk berkarya. Dia optimistis, dengan langkah tepat dan disiplin anggaran, Kabupaten Blitar bisa semakin maju.
Sementara itu, fraksi partai Golkar melalui jubirnya, Anik Wahjuningsih, memberikan apresiasi terhadap pelantikan pejabat struktural baru di lingkup Pemkab Blitar. Namun, dia menyoroti rendahnya serapan anggaran yang hingga Agustus 2025 disebut masih di bawah 50 persen. “Ini harus menjadi perhatian serius. Serapan anggaran yang rendah berdampak langsung pada lambatnya pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Golkar juga menyinggung insiden penjarahan dan pembakaran gedung DPRD pada 30–31 Agustus lalu. Anik menilai peristiwa itu sebagai pelajaran penting agar semua pihak menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku di ruang publik.
Dia berharap hal itu tidak terulang kembali sehingga semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, harus berbenah. Selain itu, Golkar meminta pemkab mempercepat pengisian posisi kepala OPD yang masih kosong agar roda pemerintahan berjalan optimal. “Hal ini penting untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat,” tutur Anik
Fraksi PDI Perjuangan lewat jubirnya, Aryo Nugroho, menekankan percepatan pembangunan infrastruktur. Dia menilai proyek-proyek yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan, mengingat tahun anggaran hanya tersisa sekitar tiga bulan efektif. “Kalau tidak segera dilaksanakan, proyek bisa molor, bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, realisasi pembangunan juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” kata Aryo.
Sama dengan Golkar, PDIP mendukung percepatan pengisian jabatan OPD yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Menurut Aryo, pejabat definitif lebih berani mengambil keputusan penting sehingga program pemerintah bisa berjalan lancar.
Pandangan berbeda disampaikan fraksi Gerakan Persatuan Demokrat (GPD) melalui jubirnya, Anshori Baidlowi. Dia menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam pembangunan. Menurutnya, sebesar apa pun anggaran pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal jika tidak didukung partisipasi masyarakat.
Anshori juga menyoroti belum sinkronnya aspirasi masyarakat hasil reses dewan dengan program prioritas eksekutif. Dia menilai aspirasi masyarakat yang dihimpun lewat reses justru sering terabaikan. “Prioritas pembangunan jangan hanya top down. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus diakomodasi agar APBD benar-benar berpihak pada rakyat,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menjelaskan, rapat kali ini merupakan kelanjutan dari paripurna sebelumnya. Agenda utama yaitu mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota keuangan RAPBD Perubahan. “Semua perwakilan fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Selanjutnya, jawaban dari eksekutif dalam hal ini bupati, wakil bupati, bersama seluruh OPD akan disampaikan pada paripurna besok (hari ini, Red),” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah