BLITAR - Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan bakal mulai dilaksanakan. Kurang lebih 525 Rukun Tetangga (RT) atau 80 persen dari jumlah total RT telah menerima dana dari program RT Keren.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Setda Kota Blitar, Fredy Hermawan mengatakan bahwa memasuki September ini, para tenaga pendamping kelompok masyarakat (pokmas) sudah terbentuk dan mulai bekerja.
Ini memastikan bahwa program RT Keren tahun ini mulai berjalan. “Proses pelaksanaan program yang sudah direncanakan bakal segera dilakukan. Tenaga pokmas bisa segera bekerja,” ungkapnya kepada Koran ini Senin (15/9/2025).
Menurut Fredy, saat ini pokmas telah melaksanakan tahapan perencanaan kegiatan. Mereka juga sudah menyiapkan proposal, rencana anggaran biaya (RAB), serta gambar teknis yang menjadi dasar pelaksanaan program.
“Untuk pencairan tahap pertama di September ini sudah siap dijalankan. Pokmas juga sudah melakukan persiapan, baik untuk kegiatan fisik maupun nonfisik,” ujarnya.
Program RT Keren ini, jelas Fredy, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar kegiatan nonfisik. Di antaranya adalah dukungan bagi pelaku usaha kecil menengah (UMKM) dan penguatan usaha masyarakat di tingkat lingkungan.
Dengan begitu, manfaat program bisa lebih luas dirasakan. “Masing-masing RT sudah membuat perencanaan, baik untuk fisik maupun kegiatan nonfisik, khsusnya untuk pemberdayaan UMKM,” terangnya.
Fredy menjelaskan, hingga pertengahan September pencairan tahap pertama atau termin pertama sudah mencapai sekitar 80 persen.
Dari total 657 RT di Kota Blitar, tercatat 525 RT telah menerima pencairan dana sebesar Rp 50 juta per RT per tahun. “Hingga kini sudah hampir 80 persen dari total RT sudah terima anggaran, ada pun sisanya masih dalam proses,” akunya.
Sebagai informasi, Program RT Keren menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dalam memperkuat pembangunan berbasis permberdayaan masyarakat, dengan pendampingan kelompok masyarakat.
“Melalui program ini, setiap RT diberi kewenangan mengelola dana sesuai kebutuhan lingkungannya. Harapannya, masyarakat bisa lebih berdaya dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga juga,” tandasnya. (mg2/ady) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah