BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar merencanakan kenaikan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp 55,3 miliar.
Dalam waktu dekat, anggaran akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Meski begitu, pemkab memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, kemampuan keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 55,3 miliar atau 2,08 persen.
Tambahan anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 36,6 miliar serta belanja wajib dan mandatory Rp 18,6 miliar.
“Tambahan anggaran ini bukan sekadar penyesuaian, tapi harus benar-benar membawa dampak nyata pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa bidang yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Rijanto melanjutkan, pada bidang pendidikan, pemerintah menyiapkan Rp 900 juta untuk insentif pendidikan kesetaraan serta Rp 7,7 miliar bagi rehabilitasi lembaga pendidikan.
Selain itu, pemkab juga mendorong penguatan pendidikan politik, budi pekerti, dan wawasan kebangsaan bagi pelajar. Sementara di sektor kesehatan, pemkab memastikan layanan pemeriksaan gratis tetap tersedia.
Selain itu, pembangunan mal pelayanan publik (MPP) dipercepat agar masyarakat mendapat akses layanan kesehatan dan administrasi terpadu.
Rijanto menekankan, pembangunan serta perbaikan jalan masih menjadi prioritas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat konektivitas, memperlancar perdagangan, sekaligus menunjang sektor pariwisata.
Dia juga menegaskan, percepatan pengadaan barang dan jasa harus dijalankan agar program pembangunan sesuai target.
Dalam kesempatan itu, pemkab juga menegaskan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pajak.
Tidak hanya itu, road map pengembangan agroindustri dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2025–2045 mulai disiapkan untuk memperkuat basis ekonomi daerah jangka panjang.
Dengan penguatan PAD, kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan berkelanjutan bisa terjaga.
“Kami berharap pembahasan bersama ini berjalan lancar sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah