BLITAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengusulkan 109 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tahun ini. Khususnya diprioritaskan pada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin menegaskan, usulan tenaga PPPK ini tidak dilakukan secara besar-besaran karena pemkot lebih memprioritaskan kebutuhan mendesak serta situasi yang terjadi di lapangan.
Menurut Mas Ibin, pengusulan formasi kali ini difokuskan pada tenaga yang benar-benar dibutuhkan di sejumlah titik pelayanan publik. “Kita sudah mengusulkan PPPK paruh waktu. Tidak banyak, karena memang kami memprioritaskan tempat-tempat yang memerlukan,” jelasnya kepada Koran ini, kemarin (17/9).
Dia juga menekankan bahwa pemkot ingin memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Mereka yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang diprioritaskan dalam pengusulan PPPK paruh waktu ini. “Kebanyakan mereka mengabdi di Pemkot Blitar sudah lama, jadi kami prioritaskan yang lama,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mas Ibin menyebutkan bahwa secara jumlah, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Blitar saat ini sudah relatif tercukupi.
Karena itu, dia tidak berani melakukan pengusulan dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban anggaran, terutama terkait pemberian tunjangan kinerja.
“Secara keterpenuhan pegawai sudah lumayan banyak. Kami memang belum bisa memaksimalkan pengusulan pegawai. Khawatirnya pemerintah tidak mampu untuk memberikan tunjangan kinerja,” katanya.
Dia menegaskan, pengusulan PPPK paruh waktu ini tetap memperhatikan aspek prioritas. Selain mempertimbangkan kebutuhan teknis, pemkot juga memastikan pengabdian tenaga honorer yang sudah lama bekerja diakomodasi dalam usulan tersebut.
“Yang kami dorong adalah tenaga-tenaga yang memang sudah lama bersama Pemkot Blitar. Jadi bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana mereka yang telah berkontribusi bisa mendapat prioritas,” tutupnya. (mg2/c1/ady)
