BLITAR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan tren positif. Meski perekonomian global masih penuh ketidakpastian, realisasi APBN tetap mampu menopang stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala KPPN Blitar, Arinto Sujatmono menegaskan, peran APBN di Blitar dan Tulungagung terbukti menjadi tulang punggung pembangunan daerah. “Meskipun kondisi global masih penuh tekanan, langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan dan belanja membuktikan komitmen pemerintah menjaga kepercayaan publik,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa Regional Blitar, Kamis (18/9).
Realisasi pendapatan APBN di wilayah pembayaran KPPN Blitar hingga akhir Agustus 2025 tercatat Rp1,38 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1,13 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250,92 miliar.
Baca Juga: Bansos Jadi Senjata Politik: Isu Judi Online Bikin Ribuan KPM Terancam Dicoret!
Penerimaan perpajakan didominasi pajak dalam negeri senilai Rp1,17 triliun. Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Rp263,27 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp204,75 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Rp800 juta, pajak lainnya Rp151,38 miliar, serta setoran cukai Rp497,11 miliar. Sedangkan dari perdagangan internasional, penerimaan bea masuk mencapai Rp13,53 miliar.
Untuk PNBP, penerimaan terdiri dari PNBP lainnya Rp91,77 miliar dan pendapatan badan layanan umum Rp159,15 miliar.
Dari sisi belanja, realisasi APBN mencapai Rp4 triliun atau 69,49 persen dari pagu belanja. Angka ini naik dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya 67,44 persen.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat Rp754,24 miliar atau 63,61 persen dari pagu. Rinciannya, belanja pegawai Rp503,01 miliar (76,23 persen), belanja barang Rp207,32 miliar (54,74 persen), belanja modal Rp20,69 miliar (17,06 persen), serta bantuan sosial Rp23,22 miliar (89,79 persen).
Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi porsi terbesar, yakni Rp3,24 triliun atau 71,02 persen dari pagu. Dana tersebut meliputi dana bagi hasil Rp174,18 miliar, dana alokasi umum Rp2,04 triliun, dana transfer khusus Rp581,06 miliar, dana desa Rp442,28 miliar, serta dana insentif fiskal Rp7,15 miliar.
Baca Juga: Takut Dicoret? Begini Cara Klarifikasi Bansos agar Tidak Dianggap Dipakai Judi Online!
Arinto menambahkan, Kementerian Keuangan melalui KPPN Blitar akan terus menjaga integritas dalam pengelolaan APBN. “Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan SEJATI: Simpel, Empati, Jelas, All out, Tanggap, dan Improvement. Transparansi dan akuntabilitas jadi kunci menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Dengan realisasi tersebut, KPPN Blitar optimistis APBN tetap menjadi instrumen vital menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di Blitar dan sekitarnya.
