BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar terus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar mawas diri dan berkomitmen menegakkan integritas dalam setiap tugas. Mengingat, kota berjuluk Bumi Bung Karno ini tengah menuju predikat Kota Antikorupsi.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan, dalam proses monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para pegawai didorong menata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, pencegahan tindak pidana korupsi tidak semata soal uang, tetapi juga mencakup korupsi waktu hingga penyalahgunaan kebijakan.
“Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Apalagi sekarang keterbukaan informasi semakin luas. Masyarakat bisa ikut mengawasi dan bahkan melaporkan bila ada pelanggaran,” ujarnya.
Dia menekankan, masyarakat kini memiliki peran besar dalam memantau kinerja pemerintahan, termasuk menilai apakah program-program sudah berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, selain pemerintah, warga juga penting untuk tidak terlibat dalam praktik melanggar hukum, seperti suap atau gratifikasi.
Syauqul menambahkan, lewat saran dari KPK, Pemkot Blitar didorong untuk membangun pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. “Intinya, pelayanan harus berbasis harapan masyarakat, bukan kepentingan kelompok apalagi pribadi,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, mengingatkan agar seluruh jajaran ASN mulai kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, hingga staf terbawah, selalu menjaga integritas dan mawas diri.
“Kota Blitar sudah diajukan menjadi Kota Antikorupsi oleh KPK. Maka, seluruh ASN harus benar-benar menjaga komitmen. Jangan sampai bertindak melanggar hukum atau menyimpang dari kode etik,” ujar Ratih.
Dia menegaskan, saat ini era keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengawasi secara langsung kinerja pejabat dan ASN. Karena itu, seluruh unsur birokrasi diminta menjunjung tinggi transparansi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dampaknya luar biasa jika kita benar-benar bersih. Kota Blitar akan menjadi contoh daerah lain, bebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme,” katanya.
Dia mengajak agar semua pihak bekerja sesuai aturan, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. “Mari bersama menjaga integritas, agar cita-cita menjadikan Blitar sebagai Kota Antikorupsi benar-benar terwujud,” tandasnya.(sub/c1) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah