BLITAR – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar menggelar Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi dengan fokus pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM). Acara berlangsung Senin (22/9) di Hotel Santika Blitar, dihadiri perwakilan Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, TNI, Polri, camat, kepala desa, hingga perangkat desa se-Kabupaten Blitar.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari praktik perdagangan manusia.
“Kolaborasi antara imigrasi, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Blitar Aditya Nursanto
Dia menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan implementasi dari Program Desa Binaan Imigrasi. Melalui program ini, Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) diharapkan mampu menjadi ujung tombak edukasi keimigrasian di tingkat desa.
Baca Juga: Heboh! Gaji ASN, Guru, dan TNI-Polri Belum Pasti Naik Tahun Ini
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar turut hadir sebagai narasumber. Mereka menegaskan pentingnya calon PMI berangkat secara prosedural melalui jalur resmi. Data terbaru mencatat ada 2.477 calon PMI yang terdaftar dan 5.376 PMI asal Blitar yang telah menerima e-PMI hingga Agustus 2025. Negara tujuan terbesar antara lain Hongkong, Taiwan, dan Jepang.
Sementara itu, perwakilan BP2MI Jawa Timur menyoroti tantangan penempatan PMI. Dari total penempatan, 53 persen merupakan pekerja informal, sementara 30 persen masuk kategori low-skilled workers. “Calon PMI harus terdaftar dalam SISKOP2MI, memiliki kompetensi, serta kemampuan bahasa. Itu kunci perlindungan,” tegasnya.
Dari sisi keimigrasian, Seksi Intelijen Keimigrasian menjelaskan strategi deteksi dini TPPO. Antara lain dengan menganalisis permohonan paspor yang mencurigakan, misalnya pemohon tidak tahu jadwal keberangkatan atau tidak memiliki dokumen pendukung.
Baca Juga: ASN dan TNI-Polri Girang, Tapi Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara Picu Protes
Untuk itu, PIMPASA di tingkat desa diharapkan bisa menjadi early warning system dengan membangun komunikasi aktif bersama perangkat desa dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Imigrasi Blitar berharap koordinasi antarinstansi dapat semakin solid. Tujuannya, agar upaya pencegahan TPPO dan TPPM di Kabupaten Blitar bisa berjalan lebih efektif, terarah, dan berkesinambungan.
Editor : Fajar Rahmad Ali Wardana