Jakarta – Anggito Abimanyu resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030. Penunjukan ini menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa setelah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI pada 22 September 2025.
Dalam pidato perdananya, Anggito menegaskan bahwa LPS harus berubah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Ia memperkenalkan program “Aksara” yang berisi enam misi besar, mulai dari penguatan manajemen aset, peningkatan SDM, literasi keuangan, hingga digitalisasi layanan.
“Program Aksara ini kami rancang untuk menjadikan LPS lebih modern, efisien, dan hadir nyata bagi masyarakat,” kata Anggito di hadapan anggota dewan.
Baca Juga: Sejarah Pramuka Dunia Dimulai dari Perkemahan di Pulau Brownsea Inggris Tahun 1907
Lahir di Bogor pada 19 Februari 1963, Anggito dikenal luas sebagai akademisi dan birokrat ulung. Ia merupakan guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar sarjana ekonominya diperoleh dari UGM tahun 1985, sementara gelar master dan doktor diraih dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat, pada 1993.
Kariernya panjang dan penuh warna. Ia pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (2006–2009), Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (2012–2014), hingga memimpin Badan Pengelola Keuangan Haji (2015–2017). Pengalaman di sektor publik itu memperkuat reputasinya sebagai figur reformis.
Pada 2024, Presiden RI Prabowo Subianto mempercayakan Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman tersebut membuatnya dinilai layak menakhodai LPS, lembaga vital yang mengemban mandat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
Baca Juga: Sejarah Perempuan dalam Gerakan Pramuka: Peran Agnes dan Olave Baden Powell
“Sinergi dengan perbankan, regulator, dan masyarakat akan menjadi kunci agar LPS benar-benar dipercaya publik. Kepercayaan adalah aset terbesar kami,” tegasnya.
Tak hanya di pemerintahan, Anggito juga punya rekam jejak di dunia korporasi. Ia pernah menjabat komisaris di Bank Lippo, Telkom, hingga BRI Syariah. Jaringan dan wawasannya di sektor keuangan dianggap akan memudahkan transformasi LPS dalam lima tahun ke depan.
Dalam pemaparan di DPR, Anggito menekankan pentingnya literasi keuangan. Menurutnya, masyarakat masih banyak yang belum memahami peran LPS sebagai penjamin simpanan nasabah. Padahal, fungsi ini krusial untuk menjaga stabilitas perbankan dan melindungi dana masyarakat.
Selain literasi, transformasi digital juga menjadi fokus. Ia menyebut, LPS harus mengadopsi teknologi mutakhir agar lebih efisien dan transparan. “Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Digitalisasi adalah keharusan jika ingin relevan dengan zaman,” ujarnya.
Baca Juga: Sejarah Pramuka Indonesia: Dari Ratusan Organisasi Terpecah hingga Bersatu Tahun 1961
Visi itu sejalan dengan tren global. Banyak lembaga penjamin simpanan di dunia yang mulai beralih ke sistem digital, baik dalam pengelolaan aset maupun pelayanan publik. Indonesia pun tidak boleh tertinggal.
Langkah Anggito memimpin LPS mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. DPR RI menilai, rekam jejaknya di bidang fiskal, haji, hingga keuangan nasional membuktikan kapasitas kepemimpinannya. Sementara publik menaruh harapan besar agar ia benar-benar mampu membawa LPS menjadi lembaga yang tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi juga terasa manfaatnya.
Apalagi, ke depan tantangan sektor keuangan semakin kompleks. Mulai dari digital banking, fintech, hingga potensi krisis global bisa berdampak langsung pada simpanan masyarakat. LPS dituntut sigap dalam mengantisipasi risiko tersebut.
Dengan komando Anggito Abimanyu, LPS memasuki babak baru. Publik kini menanti realisasi janji program “Aksara” dan bagaimana wajah baru lembaga ini akan terbentuk dalam lima tahun ke depan.
Akankah transformasi besar-besaran ini benar-benar mengubah LPS menjadi lembaga penjamin simpanan yang lebih modern, transparan, dan dipercaya? Jawabannya akan terungkap seiring perjalanan Anggito di kursi Ketua Dewan Komisioner.(*)