BLITAR – Angka kemiskinan di Kabupaten Blitar menunjukkan tren penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat, jumlah penduduk miskin pada 2024 berada di angka 95,91 ribu jiwa menjadi 89,04 ribu jiwa pada 2025.
Namun, ada dua indikator yang justru mengalami kenaikan yang menjadi tantangan baru.
Kepala BPS Kabupaten Blitar, Siti Anni Makrifah menyebut, angka kemiskinan pada 2024 mencapai 95,91 jiwa atau 8,16 persen, sementara pada 2025 turun menjadi 89,04 ribu jiwa atau 7,57 persen.
Capaian ini patut diapresiasi. Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta membuat masalah tuntas.
Anni, sapaan akrabnya, dalam menentukan angka kemiskinan ada empat indikator. Yakni, jumlah penduduk miskin, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan indeks keparahan.
Menurutnya, angka 7,57 persen untuk diturunkan lagi cukup berat. Sebab, dua indikator justru mengalami kenaikan.
“Jumlah penduduk miskin menurun, tapi kualitasnya masih jadi catatan. Indeks kedalaman naik dari 0,80 menjadi 1,21. Artinya, kelompok miskin yang ada semakin sulit naik ke atas garis kemiskinan,” ujarnya.
Anni melanjutkan, garis kemiskinan di Kabupaten Blitar kini berada di angka Rp 417.158 per kapita per bulan. Kenaikan dari tahun sebelumnya Rp 408 ribu dipicu faktor inflasi dan perubahan harga kebutuhan pokok.
“Kalau satu rumah tangga ada empat orang, artinya mereka minimal harus punya pengeluaran Rp 1,6 juta per bulan. Ini yang menjadi tantangan,” katanya.
Indeks keparahan itu variasi antara penduduk miskin di antara di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Blitar 89,04 ribu jiwa di bawah garis kemiskinan. Namun, variasinya justru semakin lebar. Misalkan pengeluaran rata-rata Rp 300 ribu, ternyata ada yang di bawahnya, hal ini harus dihindari.
Meski begitu, dia mengingatkan, semakin rendah persentase kemiskinan, tantangan pengurangan berikutnya kian berat. Sebab, idealnya persentase indeks kedalaman dan indeks keparahan harus sama-sama turun.
“Kalau sudah satu digit, turun lagi butuh upaya ekstra. Harus ada kolaborasi antar organisasi perangkat desa (OPD), desa, dan sektor swasta. Bisa turun lagi angka kemiskinan, karena Kabupaten Blitar termasuk dalam lima besar kemiskinan yang rendah,” tegasnya.
BPS menilai penurunan kemiskinan di Blitar pada 2025 dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari stabilitas inflasi Januari hingga Maret 2025, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, hingga dukungan program pemerintah pusat maupun daerah.
“Pada triwulan pertama, produksi padi cukup bagus, harga gabah terjaga, dan program bantuan pemerintah lebih menyasar kebutuhan riil, misalnya pupuk, bukan hanya uang tunai. Hal ini yang juga memengaruhi penurunan angka kemiskinan,” terang Anni.
Hal senada disampaikan Bupati Blitar Rijanto yang menilai capaian 2025 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penurunan ini bagian dari target pemerintah daerah.
Namun, semakin kecil persentasenya, semakin sulit untuk diturunkan lagi.
Rijanto menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, dari pemerintah pusat, provinsi, hingga desa.
Bahkan, dia meminta pengelolaan dana desa diarahkan pada program pengentasan kemiskinan. Pemkab Blitar menargetkan angka kemiskinan bisa terus ditekan hingga 6 persen pada 2030. Namun, pemerintah menyadari hal itu tidak mudah.
“Setiap OPD dan desa harus mengintegrasikan programnya. Kalau tidak hati-hati, angka bisa melonjak lagi. Butuh strategi berlapis. Program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan sosial harus jalan beriringan,” pungkasnya. (jar/c1/ynu) (*)
Editor : M. Subchan Abdullah