Desa Berdaya EkoBis Entertainment Hukum & Kriminal Hukum dan Kriminal Kawentaran Lifestyle Nasional Otonomi Pendidikan Politik

DPRD Kota Blitar Minta Pemkot Hentikan Sementaran Setoran Modal ke Dua BUMD Ini: Benahi Kinerja Dulu

M. Subchan Abdullah • Selasa, 30 September 2025 | 17:56 WIB

 

Minta Hentikan Suntikan Dana Untuk BPR dan PDAM Kota Diminta Lebih Benahi Kinerja
Minta Hentikan Suntikan Dana Untuk BPR dan PDAM Kota Diminta Lebih Benahi Kinerja
 

BLITAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar memastikan penghentian tambahan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni BPR Artha Praja dan PDAM. Hal itu dinilai terpaksa dilakukan karena kinerja kedua badan usaha daerah tersebut belum maksimal.

Bahkan dari pandangan wakil rakyat, kedua BUMD Kota Blitar ini dianggap belum mampu mendongkrak angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nyata.

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menegaskan, penyertaan modal tidak bisa terus digelontorkan tanpa hasil nyata. Dia menyoroti pengelolaan BPR Artha Praja yang dianggap kurang produktif. Khususnya, dana yang seharusnya diputar untuk usaha, justru sebagian besar ditaruh di deposito.

“Untuk sementara penyertaan modal kami hentikan dulu. Kinerjanya harus dibenahi dulu agar tidak hanya jadi beban bagi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” tegasnya kepada Koran ini kemarin (29/9).

Tak hanya BPR Artha Praja, dewan juga meminta Pemerintah Kota Pemkot) Blitar mengevaluasi PDAM. Selama beberapa tahun terakhir, kontribusi perusahaan air minum itu belum terlihat signifikan. Kondisi ini makin terasa setelah pandemi terjadi. “Bukan BPR saja, PDAM juga harus terus dievaluasi, setoran untuk PAD juga nyaris stagnan,” ujarnya.

Pihak legislatif berharap ada langkah konkret dari Pemkot Blitar, terutama dalam proses evaluasi manajemen kedua BUMD ini, serta transparansi penggunaan dana, hingga strategi bisnis baru dan berimbas nyata kepada masyarakat harus segera dijalankan.

“Kenapa hal-hal ini harus dilakukan, ya agar BUMD benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” harapnya.

Kejengkelan DPRD cukup beralasan. Pasalnya, hingga September ini, realisasi PAD Kota Blitar baru Rp 130 miliar atau sekitar 58,8 persen dari target Rp 221 miliar.

Angka itu membuat dewan menilai kinerja BUMD belum sebanding dengan dana yang sudah dan terus dikucurkan.

“Kami bukannya tidak ingin menyuntik modal tambahan, tapi harus buktikan dulu kinerja dan program yang jelas. Dari data yang kami terima, realisasi PAD sangat minim sekali,” tandasnya. (mg2/ady) (*)

Editor : M. Subchan Abdullah
#dprd kota blitar #bumd #sementara #pemkot #Hentikan